CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dinilai masih belum tepat sasaran. Bahkan, sekitar separuh dari total subsidi BBM yang diberikan pemerintah justru dinikmati oleh 20 persen rumah tangga terkaya.
Temuan tersebut diungkapkan oleh World Bank dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026. Lembaga keuangan internasional itu menilai kondisi tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan subsidi, tetapi juga memperbesar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut lonjakan harga minyak global telah memperlihatkan kelemahan mendasar dalam sistem penyaluran subsidi energi di Indonesia.
"Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dalam penargetan subsidi BBM, di mana 20 persen rumah tangga terkaya menerima sekitar setengah dari total subsidi BBM," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.
Menurut Bank Dunia, gejolak harga minyak dunia membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mempertahankan subsidi. Akibatnya, ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk program pembangunan dan perlindungan sosial menjadi semakin terbatas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bank Dunia merekomendasikan tiga langkah reformasi subsidi BBM yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Pertama, pemerintah disarankan melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap guna mempersempit selisih antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang ditargetkan kepada 40 persen rumah tangga termiskin. Menurut Bank Dunia, kebutuhan anggaran untuk program tersebut relatif kecil karena hanya sekitar 10 persen dari total penghematan yang diperoleh dari reformasi subsidi.
Ketiga, dana hasil penghematan subsidi BBM sebaiknya dialokasikan untuk memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan investasi publik, serta mendukung mata pencaharian masyarakat yang terdampak oleh penyesuaian harga energi.
Bank Dunia memperkirakan reformasi subsidi BBM yang dilakukan secara bertahap dalam dua tahun ke depan dapat menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
