Peras 16 Pejabat OPD, KPK Ungkap Skema Permintaan Uang Bupati Tulungagung
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skema dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Dalam praktiknya, Gatut Sunu disebut menargetkan pengumpulan dana hingga Rp5 miliar dari 16 kepala OPD.
Namun, hingga awal April 2026, realisasi dana yang diterima baru mencapai sekitar Rp2,7 miliar.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa permintaan tersebut dilakukan melalui dua skema utama.
“Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp.5 miliar, realisasi uang yang telah diterima kurang lebih Rp2,7 miliar,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam.
Asep menjelaskan, ada 2 skema dalam permintaan uang oleh Bupati Tulungagung tersebut.
Skema pertama dilakukan dengan cara meminta uang secara langsung kepada para kepala OPD, baik secara pribadi maupun melalui perantara ajudan.
Nilainya bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.
Sementara itu, skema kedua dilakukan dengan memanfaatkan pengaturan anggaran di OPD.
Dalam praktik ini, Gatut Sunu menawarkan penambahan atau pergeseran anggaran kepada OPD tertentu, yang kemudian diikuti dengan permintaan bagian dari nilai anggaran tersebut.
“Permintaan jatah juga dilakukan dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Setelah itu, diminta persentase dari nilai tambahan tersebut,”kata Asep.
