Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipangkas, Kecuali MBG dan Koperasi Merah Putih Tetap Aman
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah berencana akan memangkas anggaran belanja di Kementerian dan Lembaga.
Adapun langkah ini sebagai strategis menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tidak melampaui batas 3 persen.
Kebijakan efisiensi ini dilakukan di tengah tekanan ekonomi global, namun pemerintah memastikan sejumlah program prioritas tetap terlindungi dan tidak akan mengalami pemotongan anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakatan, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tetap aman dari kebijakan tersebut.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,”ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, kedua program tersebut memiliki dampak strategis jangka panjang, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.
Hal senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yang memastikan tidak ada pemangkasan anggaran untuk program-program prioritas tersebut.
“Tidak ada pemangkasan anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih” ujarnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah akan mengalihkan fokus pemangkasan pada pos-pos anggaran yang dinilai kurang produktif.
Di antaranya adalah perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, hingga rapat-rapat yang tidak mendesak di lingkungan kementerian dan lembaga.
Langkah realokasi ini bertujuan agar penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran, terutama untuk mendukung program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Program-program yang produktif, yang berdampak, dan yang bisa membantu mengangkat beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan,” jelasnya.
Selain itu, belanja yang masih dapat ditunda juga akan diperketat guna meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa rencana pemangkasan anggaran ini masih dalam tahap kajian lebih lanjut sebelum diputuskan secara final.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan program prioritas tetap terjaga, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*).
