Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Siapkan Mudik Gratis Lebaran 2026, Juga Berikan Stimulus Diskon Tiket Berbagai Moda Transportasi

W
Penulis: Weny Firmansyah❯
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat konferensi pers soal program mudik gratis di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). (Nurul F/JawaPos.com).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat konferensi pers soal program mudik gratis di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). (Nurul F/JawaPos.com).

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kembali menggelar program Mudik Gratis pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026.


Advertisement

 

 

Program mudik gratis ini menjadi bagian dari kebijakan stimulus pemerintah untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mengatur pergerakan arus mudik agar lebih merata.

Advertisement

 

 

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pada Lebaran 2026 pemerintah tidak hanya menghadirkan diskon tarif transportasi, tetapi juga mudik gratis sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.

Advertisement

 

 

Ia menjelaskan, Kemenhub telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran 2026.

 

 

Salah satunya melalui penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan angkutan Lebaran 2026.

 

 

“Kami berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Dudy dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

 

 

Terkait program Mudik Gratis, Dudy mengungkapkan Kemenhub telah menyiapkan 401 bus dengan tujuan 34 kota di 9 provinsi.

 

 

Selain itu, tersedia kuota 50.000 penumpang kelas ekonomi untuk angkutan laut, serta 28.182 penumpang untuk moda kereta api di Pulau Jawa lintas Utara, Tengah, dan Selatan.

 

 

Selain itu, Dudy juga menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan uji kelaikan atau ramp check secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana transportasi.

 

 

Pemeriksaan mencakup moda darat, laut, udara, hingga kereta api, termasuk kondisi jalan tol dan jalan arteri nasional.

 

 

“Kami juga melakukan ramp check atau uji kelaikan persiapan sarana prasarana yang berkaitan dengan moda transportasi baik darat, laut, udara, serta kereta api. Juga sarana jalan, baik itu jalan tol maupun jalan arteri nasional,” jelasnya.

 

 

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi senilai Rp 911,16 miliar untuk memberikan diskon tiket untuk transportasi selama periode mudik Lebaran 2026.

 

 

Stimulus untuk diskon tiket tersebut mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga pesawat udara.

 

 

Untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 30 persen dari harga tiket. Diskon ini berlaku untuk perjalanan pada 14 hingga 29 Maret 2026, dengan target 1,2 juta penumpang.

 

 

Sementara itu, angkutan laut PT PELNI juga mendapat diskon tarif 30 persen dari tarif dasar. Program ini berlaku pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target 445.000 penumpang.

 

 

Pemerintah juga memberikan stimulus pada angkutan penyeberangan ASDP berupa diskon 100 persen jasa kepelabuhanan.

 

 

Diskon tiket ASDP berlaku pada 12 hingga 31 Maret 2026, dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemprov Papua Siapkan Mudik Gratis Nataru 2027, Warga Diminta Tunggu Pengumuman

Pemprov Papua Siapkan Mudik Gratis Nataru 2027, Warga Diminta Tunggu Pengumuman

Pemerintah Provinsi Papua kembali menyiapkan program mudik gratis bagi masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027.

Prediksi Pakar Astronomi BRIN : Iduladha 1447 Hijriah Berpotensi Serentak

Prediksi Pakar Astronomi BRIN : Iduladha 1447 Hijriah Berpotensi Serentak

Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah diprediksi akan berlangsung serentak. Pemerintah Indonesia, Muhammadiyah, maupun Arab Saudi berpeluang merayakannya pada hari yang sama, yakni Rabu, 27 Mei 2026.

Belajar dari Kasus Korupsi Klaten, Cermin Praktik Kotor Kepala Daerah hingga Aparat BPK

Belajar dari Kasus Korupsi Klaten, Cermin Praktik Kotor Kepala Daerah hingga Aparat BPK

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Klaten dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer