Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nama Jokowi Diseret Dalam Kasus Korupsi Haji

A
Penulis: Abdel Gamel Naser❯
ILUSTRASI. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merasa di setiap kasus korupsi, namanya selalu diseret-seret. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
ILUSTRASI. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merasa di setiap kasus korupsi, namanya selalu diseret-seret. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Nama Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya terseret dalam kasus korupsi haji yang berkaitan dengan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qaumas.


Advertisement

Meski begitu Jokowi menganggap itu hal biasa. "Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden pasti dari arahan presiden dan juga dari perintah-perintah presiden," akunya kepada wartawan pekan kemarin.

Namun begitu, Jokowi membantah bahwa dirinya menginstruksikan agar jajaran pemerintah di bawahnya melakukan tindak pidana korupsi. "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada," pungkasnya. Bebernya.

Sebelumnya, Mantan Komisaris BUMN, Ahok juga menyinggung untuk memanggil Jokowi sebagai saksi. Lalu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (23/1). Dito hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Advertisement

“Sebagai warga negara saya harus wajib patuh hukum, kan. Patuh hukum, jadi ya hadir,” kata Dito di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Dito menjelaskan, pemeriksaannya berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka.

Ia mengungkapkan, kemungkinan besar materi pemeriksaan berkaitan dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Diketahui, Dito merupakan salah satu menteri yang ikut dalam rombongan Jokowi saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk membahas penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024. "Ya, mungkin, kan, yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi," pungkasnya. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

IDAPS Ditantang Cetak Kader Dosen dan Pemimpin 

IDAPS Ditantang Cetak Kader Dosen dan Pemimpin 

Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Otsus, Soleman Jambormias, menantang pengurus Ikatan Dosen Asli Papua Selatan (IDAPS) periode 2026–2

Telusuri Sejarah Papua, Perpustakaan Uncen Punya Koleksi Ekslusif Milik Van Ball

Telusuri Sejarah Papua, Perpustakaan Uncen Punya Koleksi Ekslusif Milik Van Ball

Di tengah arus transformasi digital yang serba cepat, di mana informasi dapat diakses dalam hitungan detik melalui gawai, sebuah tantangan b

Impor BBM dan LPG Satu Pintu, Ini Tiga Keuntungan yang Bisa Didapat Indonesia 

Impor BBM dan LPG Satu Pintu, Ini Tiga Keuntungan yang Bisa Didapat Indonesia 

Pemerintah Indonesia berupaya membenahi mekanisme pengadaan impor bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah (crude oil) dan Liguefied Petroleu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer