Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SPPG Dilarang Tolak Pasokan UMKM, Petani, dan Peternak Kecil, Ini Alasannya

A
Penulis: Agung Trihandono❯
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. (Ceposonline.com/ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. (Ceposonline.com/ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA – Kabar gembira bagi para pelaku UMKM, petani dan peternak kecil di Papua. Sebab, hasil produksi mereka ini bisa disalurkan atau dijual ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPB) terdekat.

Dimana Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri sudah memberi penegasan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun hasil produk yang dibawa para petani, peternak, dan nelayan kecil, ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seperti dilansir Kantor Berita Antara, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, menekankan supaya UMKM Petani dan peternak ini harus dirangkul, dibina, dan diarahkan, untuk menjadi pemasok Program MBG.

"Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/1).

Ia menegaskan pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil, agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat, bahkan Presiden Prabowo Subianto benar-benar menekankan hal tersebut saat merancang Program MBG.

"Jadi, ingat ya, kepala SPPG, mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," ucap Nanik.

Jika ada SPPG atau mitra yang ketahuan menolak produk UMKM, petani, peternak, maupun nelayan, dan malah mengutamakan pemasok besar yang memonopoli pasokan bahan pangan yang masuk ke SPPG, Nanik mengancam akan menindaknya.

"Akan saya suspend (berhentikan), sebab ini berarti anda melawan Peraturan Presiden," ujar Naniek S Deyang.

Nanik juga menyampaikan SPPG justru harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan, agar bisa memasok bahan pangan untuk dapur MBG dengan kualitas yang baik. Mitra juga harus mendukung keterlibatan mereka.

"Laksanakan Program MBG dengan nurani dan jangan hanya sekadar berorientasi pada bisnis," kata Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang. (*)


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Kasus Keracunan, BGN Beri Batas Waktu Maksimal 4 Jam Setelah Matang Harus Sudah Dimakan

Cegah Kasus Keracunan, BGN Beri Batas Waktu Maksimal 4 Jam Setelah Matang Harus Sudah Dimakan

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) paling lambat empat jam setelah makanan matang

Kepala BGN Temukan Dapur MBG di Depapre Tidak Higienis, IPAL Tak Jelas

Kepala BGN Temukan Dapur MBG di Depapre Tidak Higienis, IPAL Tak Jelas

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn.) Trenggono bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, serta Bupati Jayapura Yunus Wonda, meninjau langsung penanganan korban dugaan keracunan Pro

Kasus Keracunan MBG di Papua Jadi Atensi Kepala BGN, Begini Pernyataannya

Kasus Keracunan MBG di Papua Jadi Atensi Kepala BGN, Begini Pernyataannya

Kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis yang terjadi di Papua, khusunya di SMA Negeri 5 Jayapura Kota Jayapura dan di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi atensi khusus dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryon

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer