Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Kepala Daerah Masuk Jerat KPK Sekaligus, Ini Dugaan Kasusnya

Y
Penulis: Yohanes Palen❯
Bupati Pati Sudewo yang didampingi Kajari Pati, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati di Pati, Jateng, Jumat (8/8). (Humas Pemkab Pati/Antara)
Bupati Pati Sudewo yang didampingi Kajari Pati, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati di Pati, Jateng, Jumat (8/8). (Humas Pemkab Pati/Antara)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Dua kepala daerah di pulau jawa kini diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Advertisement

Mereka terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dalam waktu yang sama namun di lokasi berbeda. 

Adapun dua kepala daerah yang terjaring OTT tersebut adalah Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan OTT terhadap 2 kepala daerah tersebut.

Advertisement

"Ya benar, dua kepala daerah yang terjaring OTT tersebut adalah Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo,"ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo seperti dikutip dari jawapos.com kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Kata Budi bahwa, OTT terhadap Wali Kota Madiun terkait dugaan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. 

Maidi ditangkap bersama belasan orang lainnya di Madiun, Jawa Timur. Dari lokasi, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa ratusan juta rupiah.

Advertisement

Pada hari yang sama, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dimana Bupati Pati, Sudewo, menjadi pejabat yang diamankan. 

Budi Prasetyo belum merinci perkara yang membuat Sudewo terjaring OTT, termasuk identitas pihak lain yang turut diamankan.

 “Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,”terang Budi.

Sebelum OTT ini, Sudewo pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. 

Saat itu, Sudewo menjabat sebagai anggota Komisi V DPR, dan KPK menduga ada aliran dana kepadanya.

Namun, Sudewo membantah menerima aliran dana tersebut dan mengaku tidak mengembalikan apapun kepada KPK.

KPK menegaskan, pihak yang diamankan berstatus terperiksa, dan lembaga anti korupsi memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (*).

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

Survei LRP: Andi Amran Sulaiman Paling Layak Wapres

Survei LRP: Andi Amran Sulaiman Paling Layak Wapres

Survei LRP menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai

Ini Penjelasan Kadinsos Papua Pegunungan Soal Penyaluran Beras Bantuan 141.945 Ton Untuk 3 Kabupaten

Ini Penjelasan Kadinsos Papua Pegunungan Soal Penyaluran Beras Bantuan 141.945 Ton Untuk 3 Kabupaten

Pemerintah Provinsi Papua Pegunugan melalui Dinas Sosial memastikan jika beras bantuan sebanyak 141.945 Ton dari pemerintah pusat telah disa

Peringatan HKN 2026, Abisai Tegaskan Pelayanan Pasien Diutamakan, Jangan Terlantarkan Warga!

Peringatan HKN 2026, Abisai Tegaskan Pelayanan Pasien Diutamakan, Jangan Terlantarkan Warga!

Penegasan tersebut disampaikan Abisai dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer