CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan diambil Mahkamah Konstitusi (MK). MK memerintahkan agar penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan DPD dipisah dengan pilkada dan pemilihan DPRD. Aturan ini mulai berlaku pada pemilu 2029 mendatang.
Dengan putusan itu, tidak boleh lagi pemilu secara serentak. Harapannya bisa menghadirkan pemilu lebih berkualitas. Ini tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Putusan diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan Kamis (26/6/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.
Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan tanggal 26 Februari 2020.
“Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional,” tegas Wakil Ketua MK Saldi Isra seperti dikutip dari mkri.id.
Perimbangan MK diantaranya berkaitan dengan Pelemahan Pelembagaan Parpol, Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, Pemilih Jenuh dan Tidak Fokus, Waktu Penyelenggaraan Pemilu, Pengaturan Masa Transisi. MK memberikan pertimbangan waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota legislatif.
Selain itu, dengan rentang waktu berdekatan ditambah penggabungan pemilihan umum anggota DPRD yang serentak, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Menurut Mahkamah, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat. (*)
