CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA- Informasi terkait seleksi CPNS tahun 2025 akhirnya dijawab langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mentri PANRB), Rini Widyantini.
Isu CPNS 2025 ditiadakan memang membuat para pencari kerja resah dan bertanya-tanya. Rini lantas menjawab bahwa hingga kini pemerintah belum memiliki rencana untuk membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik CPNS maupun PPPK untuk formasi tahun 2025.
Pernyataan ini menjawab keresahan publik, khususnya para fresh graduate dan tenaga honorer, yang berharap adanya pembukaan seleksi pada tahun depan.
“Saat ini, pemerintah masih fokus menyelesaikan proses pengadaan CASN formasi tahun 2024,” ujar Menteri Rini, Minggu, (25/5/2025).
Ia menambahkan, penyelesaian seleksi CPNS dan PPPK 2024 membutuhkan perhatian besar.Proses tersebut terbagi dalam dua tahap yang ditargetkan tuntas maksimal pada Oktober 2025. “Jumlah CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 yang harus diselesaikan pada 1 Juni dan 1 Oktober mencapai jutaan orang. Ini membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, seleksi PPPK tahap 2 juga masih berlangsung. Oleh karena itu, pembukaan seleksi CASN 2025 dinilai belum memungkinkan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Sudan Arif, menyampaikan bahwa pada seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024, sebanyak 1.357.205 pelamar dinyatakan memenuhi syarat.
Dari jumlah tersebut, 676.482 honorer berhasil lulus dan mendapatkan formasi.Namun, sebanyak 680.723 pelamar lainnya belum mendapatkan formasi.Untuk seleksi tahap 2, terdapat 329.671 formasi yang diperebutkan oleh 863.993 peserta.
Di antaranya, 116.409 merupakan honorer yang terdaftar di database resmi PKN.Dengan kondisi ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk bersabar.“Kami mohon pengertian dari masyarakat, terutama para pencari kerja. Fokus utama kami saat ini adalah menyelesaikan pengadaan CASN 2024 secara tuntas dan tepat waktu,” tutup Menteri Rini.
Meskipun belum ada kejelasan terkait pembukaan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2026, masyarakat diharapkan tetap memantau informasi resmi dari Kementerian PANRB dan BKN. (*)
