Pengungsi Rohingya Tembus 1.478 Orang, Presiden Jokowi: Jaringan TPPO Terlibat!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah angkat bicara perihal jumlah pengungsi yang terus meningkat.

Jokowi menduga kuat bahwa dalam peristiwa tersebut ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

”Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh.”

“Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” jelas Jokowi dilansir dari JawaPos.com.

Pemerintah akan memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku yang sudah terlibat dalam kasus bertambahnya pengungsi Rohingya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menjelaskan, bantuan sementara untuk para pengungsi Rohingya akan tetap diberikan.

Akan tetapi tetap akan mengutamakan kepentingan warga lokal terlebih dahulu.

”Pemerintah lanjut dia, akan terus melakukan koordinasi dengan organisasi internasional terkait kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh,” ungkap Presiden.

Dikutip dari Antara sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, akan terus berusaha mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.

”Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang (pengungsi Rohingya).”

“Dan orang- orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. (Karena) kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus. Kami sedang mencari jalan keluar tentang ini,” jelas Mahfud.

Selain itu, Mahfud menjelaskan, sebenarnya Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pengungsi.

Indonesia tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR).

Sehingga, bantuan yang saat ini sudah diberikan Indonesia kepada pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan. (*)