Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Alasan Pengusaha OAP Palang Kantor Dinas PU Provinsi Papua Pegunungan

A
Penulis: Administrator❯
Koordinator aksi Pemalangan Kantor Dinas PU Papua Pegunungan Jhon Matuan bersama Pengusaha OAP lain saat memberikan keterangan. (Ceposonline.com/Deny)
Koordinator aksi Pemalangan Kantor Dinas PU Papua Pegunungan Jhon Matuan bersama Pengusaha OAP lain saat memberikan keterangan. (Ceposonline.com/Deny)
CEPOSONLINE.COM,WAMENA - 80 pengusaha Orang Asli Papua melakukan aksi pemalangan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Pegunungan di Jalan Hom-hom Wamena, Senin (30/10/2023).
Mereka memalang, lantaran tak puas dengan pekerjaan padat karya yang diperuntukkan OAP dengan nilai Rp 200 juta, sedangkan untuk pengusaha Non OAP bisa sampai milyaran rupiah, meskipun tanpa melalui pelelangan.

Koordinator Aksi pegusaha OAP Jhon Matuan menyatakan kalau dilihat kembali kehadiran Provinsi Papua Pegunungan itu masyarakat sepakat untuk menolak, namun tetap diberikan dengan alasan untuk memberdayakan OAP. Namun sekarang ini bisa dilihat banyak kepentingan elit politik tingkat atas juga sudah mulai berjalan.

“Sebelum pekerjaan itu keluar sudah ada pengusaha yang ditunjuk untuk mengawal 5-6 pekerjaan, sayangnya pekerjaan itu juga tak dilakukan pelelangan secara online, namun ini offline atau penunjukkan langsung,”ungkapnya saat ditemui di Kantor Dinas PU Papua Pegunungan jalan Hom-hom Wamena Senin (30/10/2023) kemarin.

Yang mengherankan lagi, lanjut Jhon Matuan, ada pengusaha non Papua yang bisa bekerja di nilai -nilai pekerjaan yang telah diberikan kepada pengusaha OAP, dan saat ini mereka sedang bekerja dari pagu anggaran Rp 50 miliar yang diberikan Pj Gubernur Papua Pegunungan ke Pengusaha OAP.

“Untuk pekerjaan pengecoran pinggiran badan jalan, itu dikerjakan oleh 80 pengusaha OAP yang terdaftar, namun nilainya Rp. 200 juta, sementara yang tidak teregistrasi ini bisa kerja sampai miliaran ini, sementara sisa dari Rp 50 miliar ini kemana?,”tegas Jhon Matuan.

Ia juga membeberkan jika, OPD di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan seperti memperjualbelikan belikan proyek, kontraktor harus datang dan membayar dulu baru pekerjaan itu bisa diberikan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemalangan Kantor Dinas PU Papua Pegunungan sampai ada kepastian yang jelas.

“Bila perlu kita sama -sama lakukan pemeriksaan pekerjaan ini kembali ke Tipikor, supaya bisa dilakukan pembuktian di sana , sebab pekerjaan ini tanpa melalui pelelangan dan hanya penunjukkan langsung sehingga OAP disingkirkan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas PU Papua Pegunungan Irwanto Halitopo, saat dikonfirmasi, belum bisa dihubungi. Sebab ponselnya belum diaktifkan, begitu juga saat dihubungi via pesan singkat WhatsApp belum direspon. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kian tak terhindarkan dalam kerja-kerja  jurnalistik modern ini, membawa efisiensi

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

Memastikan pasokan listrik tetap andal selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2027, Komisi IV DPR Papua menggelar rapat koordinasi dengan PLN

DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

Di usia kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, pemerataan pembangunan di Papua dinilai masih jauh dari harapan. Hingga kini, sedikitnya 100

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer