Melewati Batas Kewenangan, Nelson Ondi Bakal Dilaporkan ke Polda Papua

Panasehat Hukum Perusahan Daerah Baniyau, Dr. Semy Latunussa, didampingi rekannya, Endang Suhariyati (Ist)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura akhirnya angkat bicara.

Mereka menyikapi laporan dari Nelson Yohosua Ondi selaku Badan Pengawas (Bawas) Perusahaan Daerah (Prusda) Baniyau Kabupaten Jayapura yang kini sudah dilayangkan di Polresta Jayapura.

Termasuk berbagai tuduhannya kepada pihak Direksi Perusda Baniyau yang selama ini sampaikan melalaui berbagai pemberitaan di media massa.

Melalui Panasehat Hukum mereka, Semy Latunussa, menilai jika Nelson Ondi telah melewati batas kewenangan sebagai seorang Badan Pengawas pada Perusda Baniyau.

"Kami menilai Nelson Ondi telah menyudutkan pihak Direksi Perusahaan Daerah Baniyau," ucap Semy Latunussa ketika bertandang ke redaksi Ceposonline.com, Rabu (18/10/2023) pagi.

Menurut Semy, belakangan ini Nelson Ondi begitu gencarnya manyampaikan berita-berita ke media massa yang sangat menyudutkan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau.

Apalagi ditindak lanjuti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/314/VII/2023/Papua/Res Jayapura/Polda Papua, Tanggal 08 Juli 2023 Tentang Pemalsuan Surat  Akta Notaris yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah Baniyau yang dilaporkan  oleh Nelson Yohosua Ondi ke Polres Jayapura.

Maka pihak Direksi Perusda Baniyau menganggap  sudah keterlaluan dan melewati batas kewenangan seorang Badan Pengawas.

Kata Semy, sejak dilantik sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Periode Kedua, Nelson Yohosua Ondi langsung bergerak seperti polisi yang sedang menginvestigasi seorang penjahat dengan mengobrak-abrik internal perusahaan.

Selain itu ia memeriksa dokumen-dokumen perusahaan, memeriksa Komputer dan mengganti Pasword Komputer.

[irp posts="72242" ]

Sehingga Direksi dan karyawan merasa terintimidasi dan  tidak dapat bekerja seperti biasa.

Padahal sebagai seorang Badan Pengawas kewenangannya dibatasi sesuai dengan aturan yang ada.

Semy berpendapat, tugasnya sebagai badan pengawas seharusnya dia hanya melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah.

Selain itu mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah dengan kewajiban seperti melaporkan hasil pengawasan kepada KPM.

Lalu membuat dan memelihara risalah rapat sebagaimana ditetapkan dalam  Keputusan Bupati Jayapura Nomor: 188.4/301 Tahun 2023-2027.

Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 2023-2027.

"Kewenangannya sebagai pengawas hanya terbatas di situ saja, bukan bertindak sendiri secara fisik, sehingga seluruh direksi dan karyawan merasa ditekan dan diintimidasi dalam pekerjaan mereka," terang Semy.

[irp posts="63362" ]

Lanjut Semy, selain tindakan fisik yang dilakukan secara langsung di Kantor Perusahaan Daerah Baniyau, Nelson Yohosua Ondi juga sudah menyebarkan informasi yang tidak jelas mengenai Direksi Perusahaan Daerah Baniyau.

Dengan mengatakan bahwa terdapat penyalahgunaan dana Rp. 11 Miliar, tidak ada  PAD yang dihasilkan, dan kinerja Direksi buruk dan lain sebagainya.

"Apa yang dituduhnya tersebut kami menilai sudah mencemarkan nama baik Direksi Perusahaan Daerah Baniyau," tegas Semy.

Semy menjelaskan, setelah masa jabatan Direksi Baniyau berakhir pertengahan tahun 2023 lalu, Nelson Yohosua Ondi melaporkan seluruh Mantan Direksi dan Sekteraris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi ke Polisi.

Dengan tuduhan pemalsuan dokumen Akta Notari yang mana menurutnya ada perubahan Akta Notaris dari Direksi yang  menyebutkan namanya di dalam Akta Notaris tersebut karena tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Padahal kata Semy, penyebutan namanya wajib dilakukan oleh Direksi, karena dia Nelson Yohosua Ondi ini sudah menjadi anggota Badan Pengawas sejak Direksi Perusahaan Daerah Baniyau dilantik pada tahun 2019.

Namun dalam perjalanannya yang bersangkutan tidak pernah aktif bekerja dan belum mengundurkan diri secara resmi.

"Harusnya walaupun dia tidak sebagai penghadap di notaris dan tidak ikut menandatangani akta notaris, tetapi namanya tetap wajib disebut sebagai bagian dari Perusahaan Daerah Baniyau," ujar Semy.

Semy mengatakan, hal itu bukan pemalsuan dokumen. Sangat aneh jika dia mengambil kesempatan dari hal itu untuk melaporkan Direksi dan Ibu Sekda Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi ke Polisi.

"Inikan aneh, kita tidak tau apa tujuannya, apalagi dengan melihat gerakan Nelson Yohosua Ondi tersebut yang sudah keterlaluan dan kelewatan batas," tutur Semy.

Sebagai kuasa hukum, Semy menyarankan untuk  menghentikan  berita-berita yang telah mencemarkan nama baik mantan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau dan Ibu Sekda Kabupaten Jayapura, serta mencabut laporan Polisi di Polres Jayapura Jayapura.

"Kami saat ini sedang mempertimbangkan untuk melaporkan yang bersangkutan di Polda Papua dalam waktu dekat," tutup Semy.

Seperti diketahui baru-baru ini Nelson Ondi melaporkan Direksi Perusahan Daerah Baniyau ke Polresta Jayapura.

Laporan Polisi Nomor: LP/B/314/VII/2023/Papua/Res Jayapura/Polda Papua, Tanggal 08 Juli 2023 Tentang Pemalsuan Surat  Akta Notaris yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah Baniyau. (*)