Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Soroti Pemkab Soal Dana Hibah Pemilu, Ada Apa?

A
Penulis: Administrator❯
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Eymus Weya. foto: Priyadi/Cepos.online.com
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Eymus Weya. foto: Priyadi/Cepos.online.com
CEPOSONLINE.COM, SENTANI -Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura yang tergabung dalam Fraksi Bhineka Tunggal Ika Eymus Weya, menilai Pemkab Jayapura lambat dalam melakukan pemberian dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang diberikan kepada KPU Kabupaten Jayapura. Padahal di Kabupaten kota lainnya di Papua sudah ada yang menganggarkan maupun menyerahkan sana hibah kepada KPU, sedangkan di Pemkab Jayapura belum jelas kapan diserahkan dan nilainya berapa karena Pemkab masih menyesuaikan dengan anggaran daerah.

"Memang dana hibah untuk KPU Kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dana hibahnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, namun ini sudah instruksi Mendagri sehingga jika ada kegiatan OPD anggaran bisa dibatasi kita utamakan instruksi Mendagri tetapi di Kabupaten Jayapura terkesan lambat, padahal daerah lain sudah,"katanya, Kepada Wartawan Cepos.online.com, di Sentani, Rabu (4/10).

Eymus yang juga ketua Partai PAN Kabupaten Jayapura menjelaskan, memang benar Pj Bupati Jayapura akan menganggarkan 100 persen dana hibah untuk KPU Kabupaten Jayapura di APBD induk 2024, tetapi tahapan untuk Pilkada berjalan di bulan November, Desember 2023.

"Jika KPU Kabupaten Jayapura sudah melakukan tahapannya dalam melaksanakan kegiatan lalu KPU Kabupaten Jayapura menggunakan anggaran mana, sehingga keputusan Mendagri yang sudah di putuskan ke daerah tapi Pemkab Jayapura melalaikan tentu ini tidak bisa seperti ini Pemkab harus jalankan aturan dan mekanismenya,"ucapnya

"Kami berharap dalam waktu dekat dana hibah segera diberikan kepada KPU Kabupaten Jayapura karena KPU akan menyelenggarakan beberapa kegiatan,"jelasnya.(*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Jika Gibran Mau Bertarung dalam Pemilu 2029, Harus Kejar Paket C

Jika Gibran Mau Bertarung dalam Pemilu 2029, Harus Kejar Paket C

Pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berpotensi menghambat

Prabowo Sentil Politisi yang Enggan Berdamai Usai Pemilu

Prabowo Sentil Politisi yang Enggan Berdamai Usai Pemilu

Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh kekuatan politik di Indonesia mengakhiri persaingan setelah pemilihan umum dan kembali bersatu membangun bangsa.

Resmi Putusan MK, Parpol Bisa Gugur di Dapil Apabila Tak Penuhi Syarat Ini

Resmi Putusan MK, Parpol Bisa Gugur di Dapil Apabila Tak Penuhi Syarat Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan aturan baru dalam dalam Pemilu. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer