Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Enam Kabupaten di Papua Tengah Gunakan Sistem Noken

A
Penulis: Administrator❯
Marius Telenggeng Komisioner KPU Papua Tengah divisi perencanaan data dan informasi saat memberikan keterangan kepada wartawan di rumah makan sari Kuning Nabire, Sabtu (30/9) dalam Rakor penyusunan daftar wilayah yang menggunakan sistem Noken di Papua Ten
Marius Telenggeng Komisioner KPU Papua Tengah divisi perencanaan data dan informasi saat memberikan keterangan kepada wartawan di rumah makan sari Kuning Nabire, Sabtu (30/9) dalam Rakor penyusunan daftar wilayah yang menggunakan sistem Noken di Papua Ten
NABIRE-CEPOSONLINE Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pemetaan wilayah pengguna sistem noken pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di karenakan 6 Kabupaten menggunakan sistem noken dan 2 kabupaten menggunakan sistem one man one vote dalam pesta demokrasi tahun 2024.

Komisioner KPU Papua Tengah divisi perencanaan data dan informasi, Marius Telenggen mengungkapkan dasar hukum yang dipakai dalam pesta Pemilu di Papua Tengah diatur dalam Undang-undang Nomor.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat dan surat Ketua KPU RI Nomor 991/PL.01.8-SD/05/2023.

" Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014 menimbang bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, ikat atau sejenisnya, " Ungkap Marius Telenggen saat menggelar Rakor di rumah makan sari kuning Nabire, Sabtu (30/9).

Lanjutnya, Menurut MK justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-undang.

KPU Papua Tengah perlu melakukan sosialisasi selaku penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan.

“Ini harapan Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan uji materi terkait dengan sistem noken,” ujarnya.

Oleh karenanya kata Telenggen, dasar hukum KPU menggelar Rakor termuat dalam surat Ketua KPU RI Nomor 991/PL.01.8-SD/05/2023.

" Di sini kami diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan KPU delapan kabupaten/kota, 18 belas partai politik sebagai peserta Pemilu dan semua stakeholder, "jelas Telenggen.

Enam Kabupaten dengan Sistem Noken di Provinsi Papua Tengah diantaranya, Kabupaten Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya.

" Enam Kabupaten ini dalam Rakor yang digelar tanggal 23 dan 25 September 2023 telah disepakati semua TPS menggunakan sistem Noken, "tutupnya. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl di Kabupaten Mimika

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Kondisi pendidikan di Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menghadapi tantangan struktural yang

Papua Tengah Tak Ingin Terus Bergantung pada Dokter dari Luar, Ada Strategi Baru!

Papua Tengah Tak Ingin Terus Bergantung pada Dokter dari Luar, Ada Strategi Baru!

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer