Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demo di Kantor Gubernur Papua Tengah, Ini Aspirasi Masyarakat Puncak

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo
Pj Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar Harun Damanik saat menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak di Halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (25/9/2023). (Theresia/ceposonline.com)

CEPOSONLINE.COM,NABIRE_Pemerintah Provinsi Papua Tengah diwakili Penjabat (Pj.)Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM didampingi Kasat Pol PP Provinsi Papua Tengah, menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak.
Aspirasi terkait rencana pergantian bupati definitif ke Penjabat Bupati Kabupaten Puncak, disampaikan di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (25/9).

Penjabat (Pj.)Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM di hadapan massa aksi demonstrasi menyampaikan, aspirasi yang diterima Pemerintah Provinsi Papua Tengah, hari ini juga akan sampai di Jakarta.

" Aspirasi utama dalam penyampaian aspirasi oleh masyarakat Puncak adalah Pejabat Bupati Puncak harus orang asli Puncak, " tuturnya.

Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada DPR Kabupaten Puncak karena dua orang putera terbaik yang saat ini berkarier di Provinsi Papua Tengah namanya dimasukkan kedalam daftar calon pejabat Bupati Kabupaten Puncak yaitu Bapak Neno Tabuni dan Bapak Yopi Murib termasuk dalam pengusulan itu Sekda Puncak, Darwin Tobing.

Pj.Sekda mengungkapkan, DPR Kabupaten Puncak mengusulkan tiga nama ke Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sehingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengusulkan tiga nama yang sama ke Kemendagri.

" Ada tiga hal dalam pengusulan pejabat Bupati yaitu pertama oleh DPR di Kabupaten, Kedua oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan Ketiga oleh Kemendagri. Kita hanya menyampaikan selanjutnya adalah penilaian oleh Jakarta, " ungkap Damanik.

Ia menegaskan, Surat yang diberikan Kemendagri ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah masih disegel dan hanya seorang Gubernur yang berhak membuka surat itu dihadapan para Pejabat Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten terkait dan Forkompinda lainnya.

" Khusus kami termasuk Ibu Gubernur, Belum tau isi surat dan siapa yang jadi Pj.Bupati Kabupaten Puncak, " tegas Damanik.

Damanik menjelaskan, Pihaknya akan meneruskan aspirasi pernyataan sikap masyarakat puncak ke Kemendagri hari ini juga. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Salju Terakhir Nemangkawi Terancam Hilang, Perempuan Amungme: Gunung Kami Butuh Pertolongan

Salju Terakhir Nemangkawi Terancam Hilang, Perempuan Amungme: Gunung Kami Butuh Pertolongan

Di tengah hiruk-pikuk Kota Timika yang hangat, sebuah alarm ekologis berbunyi nyaring pada Sabtu malam, 14 November 2026. 

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl di Kabupaten Mimika

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Kondisi pendidikan di Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menghadapi tantangan struktural yang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer