Dorong Kampung Wajib BUMKAM di 4 Kabupaten di Papua Tengah

Staff ahli PKPD La Mimi, S.Sos, M.Si dan fasilitator lainnya saat mempresentasikan materi BUMDES di Aula Graha Bethesda Nabire. (Theresia Tekege/Ceposonline.com)

CEPOSONLINE.COM, NABIRE_Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD) bekerja sama dengan pemerintah kampung se-Kabupaten Nabire, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya menyelenggarakan workshop penataan administrasi Badan usaha milik kampung (BUMKAM) oleh Kementerian desa dan PDTT tanggal 19-20 September 2023 dan penjajakan bisnis mitra usaha BUMKAM 21-22 September 2023.

Workshop ini di laksanakan di dua tempat yang berbeda yakni di Aula Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita Nabire yang diikuti oleh Kabupaten Nabire dan Deiyai sebanyak 369 peserta dari 57 kampung  Kabupaten Nabire dan 65 kampung Kabupaten Deiyai.

Sedangkan, di aula Bethesda Malompo Nabire diikuti oleh 230 peserta dari 38 kampung Kabupaten Dogiyai dan 38 kampung Kabupaten Intan Jaya. Sehingga Total peserta Workshop selama 4 hari berjumlah 599 peserta.

La Mimi, S.Sos, M.Si Staff ahli PKPD menjelaskan, Pada hari pertama dan kedua difokuskan pemberian edukasi regulasi desa (kampung) dan regulasi bumkam beserta pengelolaannya.

"Disamping regulasi juga ada pendaftaran BUMKAM supaya bisa berbadan hukum. Setelah berbadan hukum kampung-kampung ini bisa bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada untuk kolaborasi wirausaha bersama, " ujar La Mimi saat diwawancarai, Jumat (22/9) di Aula gereja KSK meriam Nabire.

Dihari ketiga, PKD Menghadirkan para pengusaha lokal agar merangkul bumkam untuk berwirausaha demi kesejahteraan kampung.

" Perbankkan juga akan hadir berikan edukasi soal kerja sama dengan bank. Kami juga hadirkan pertamina supaya kedepan ada pertamini di kampung-kampung yang dikelolah oleh anak-anak Asli Papua, " tuturnya.

La Mimi mengungkapkan, ada dua hal pokok yang dilakukan dalam workshop diantaranya pemetaan administrasi bumkam dan penjajakan bisnis mitra usaha bumkam.

Tujuan dari penyelenggaraan workshop ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada kepala-kepala kampung, pendamping kampung dan pengurus bumkam yang ada di wilayah 4 Kabupaten ini agar memanfaatkan sebagian dana desanya untuk dialokasikan untuk mendirikan Bumkam.

Menurut La Mimi, salah satu cara untuk membentuk unit usaha adalah bagaimana kepala desa/kampung bersama perangkatnya bermitra dengan lembaga keuangan yang ada.

" Setiap tahun kan ada dana kampung. Misalnya dana yang dicairkan untuk satu kampung Rp.500.000.000, Nah dari 500 juta itu bagaimana 10%nya untuk bumkam. Ini yang kita bahas disini," Katanya.

La Mimi berharap, Dengan hadirnya Bumkam di kampung-kampung dapat memberikan dampak yang baik dalam kesejahteraan masyarakat Kampung.

" Sudah saatnya anak asli Papua menjadi pelaku usaha. Masa, teman-teman non OAP bisa redam ego jualan sana sini dan anak-anak Papua tidak bisa?. Harus bisa dong, Masa depan perekonomian dan kesejahteraannya di Tanah Papua ada di tangan anak muda," ucapnya.

Ia meyakini, sudah saatnya kolaborasi semua pihak dalam wadah bumkam untuk kesejahteraan rakyat menjadi kebutuhan bersama di Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya. (*)