Diperindagkop Papua Minta Pengawasan Distribusi Diperketat
JAYAPURA-Antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyam (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir ini, menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota Jayapura. Sebab, banyaknya antrean kendaraan ini berpotensi terjadinya kemacetan di jalanan sekitar SPBU. Di sisi lain antrean kendaraan ini dipastikan berdampak pada aktifitas ekonomi masyarakat dan dikhawatirkan berimbas pada terjadinya inflasi di daerah.
Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, terkait masalah ini pihaknya akan mengundang pihak Pertamina dan beberapa pihak terkait lainnya. Termasuk instansi teknis dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Jayapura.
"Dalam waktu dekat kami akan rapat bersama dan kami akan mengundang, Pertamina selaku Mitra kita untuk berdiskusi dengan Dinas Perhubungan selaku bidang teknis yang mengurus masalah ini" kata Robby Kepas Awi ketika menjawab pertanyaan Cendrawasih Pos di Kota Jayapura, Selasa (19/9).
Sekda berharap masalah ini harus segera diambil langkah cepat, supaya tidak berimbas pada hal lainnya terutama terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. "Kalau tidak diurai, jangan sampai ini justru akan berdampak pada peningkatan inflasi lagi. Harapan kami ini bisa diatasi, supaya tidak terus terjadi antrean di SPBU. Yang jelas nanti kami akan sampaikan ke Dinas Perhubungan Kota, untuk komunikasi dengan Pertamina," bebernya.
Disinggung indikasi adanya oknum-oknum yang sengaja melakukan penimbunan dan bahkan mengisi BBM subsidi lebih dari satu kali sehari. Sekda mengaku itu ada kewenangan dari pihak aparat penegak hukum. "Itu secara teknis ada teman-teman di kepolisian.”ujarnya.
Oleh karena itu, Sekda mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Jayapura, menggunakan BBM yang sudah disiapkan oleh pemerintah ada BBM subsidi dan BBM komersial secara baik, sehingga merata penggunaannya. “Soal ada indikasi penimbunan, pasti pihak kepolisian selalu memonitor.”pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua menyebut, perlunya pengawasan ekstra terkait dengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
“Satgas dari Kepolisian harus jalan melakukan pengawasan, sebab banyak orang nakal yang terkadang memanfaatkan situasi,” ucap Kepala Disperindagkop Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (19/9).
Terlebih kata Laduani, sebentar lagi akan memasuki Natal dan tahun baru. Sehingga itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Pertamina untuk membahas masalah BBM tersebut.
“Kuota solar untuk Papua sudah diperhitungkan oleh Pertamina, hanya saja kelangkaan yang terjadi saat ini lantaran adanya kebutuhan yang meningkat karena proyek sedang berjalan. Inilah yang menyebabkan kekurangan stok BBM jenis solar,” bebernya.
Dikatakan Laduani, stok BBM jenis solar untuk Papua biasanya diberikan hampir sama setiap bulannya. “Terkait dengan BBM jenis Solar, perlu pengawasan dari pihak terkait. Jika ada yang melakukan penimbunan, harusnya ditangkap jangan dibiarkan begitu saja. Ini akan menjadi kebiasaan, akibat ulah orang tertentu menyebabkan sebagian orang tidak mendapatkan solar,” tegasnya.
Pihaknya mengimbau kepada para sopir truk membeli solar sesuai kebutuhan, tidak boleh misalnya sudah membeli di SPBU A di hari yang sama juga membeli di SPBU B di wilayah yang sama. “Hal-hal seperti itu berpotensi terjadinya penimbunan, sehingga itu diperlukan pengawasan,” tegasnya.
Terkait dengan kelangkaan BBM jenis solar, Laduani mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait dengan kelangkaan ini. (roy/fia/tri)
