Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tilep Pajak, Direktur PT TLJ di Nabire Dituntut 2 Tahun

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo
Tampak Kantor Pengadilan Negeri Nabire. Foto/Humas Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, For Cepos

SENTANI -Pengusaha berinisial HD, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menghadapi tuntutan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Nabire. Sebab, HD diduga melakukan tindak pidana perpajakan.

Hal ini dikatakan, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Haris Fauzan Mustofa, Kamis (31/8).

"Kasus ini berawal dari penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, terhadap Wajib Pajak atas nama PT TLJ, dimana HD duduk sebagai Direktur. Wajib Pajak tersebut telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -  Undang  Nomor 6 Tahun 1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, karena pada tahun pajak 2016 s.d 2017 dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp 1.701.013.943 (satu milyar tujuh ratus satu juta tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah),"ungkapnya.

Diakui, dalam persidangan perkara dengan nomor register 47/Pid.Sus/2023/PN Nab, yang dilakukan pada hari Selasa (29/08/2023) di Pengadilan Negeri Nabire, jaksa menuntut terdakwa HD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan. Selain itu, jaksa juga meminta hakim untuk menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa HD sebesar 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Rp. 1.701.013.943,-) sebesar Rp. 3.402.027.886,- (tiga miliar empat ratus dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara.

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Tak Miliki Anggaran,  Pelayanan PMI Kabupaten Jayapura Menunggu  Tahun Depan 

Tak Miliki Anggaran,  Pelayanan PMI Kabupaten Jayapura Menunggu  Tahun Depan 

Pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jayapura hingga saat ini belum  berjalan maksimal akibat tidak tersedianya anggaran operasi

Akhirnya BMKG Akui, Kabut Putih di Jayapura Adalah Asap Kiriman 

Akhirnya BMKG Akui, Kabut Putih di Jayapura Adalah Asap Kiriman 

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan sekitarnya

BPBD Jayapura: Kabut Putih Bukan Asap Karhutla, Itu Akibat Kelembapan Tinggi

BPBD Jayapura: Kabut Putih Bukan Asap Karhutla, Itu Akibat Kelembapan Tinggi

Kabut putih yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Jayapura dalam dua pekan terakhir bukan disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan lah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer