TIMIKA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P), Tahun 2023.
Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD, Rabu (16/8) mengatakan, untuk pembahasan sudah dikomunikasikan dengan DPRD Mimika. Sehingga Pemkab Mimika sebagai eksekutif tinggal menunggu jadwal dari DPRD. “Semoga itu bisa cepat, karena perubahan itu ada penambahan anggaran di setiap kegiatan, sehingga yang harus kita pikirkan ini sudah Agustus, tinggal empat bulan, itu yang harus kita pikirkan,” terangnya.
Jadi Pemkab Mimika sedang mengejar waktu, dikhawatirkan dengan waktu yang sangat terbatas membuat beberapa program yang direncanakan tidak bisa diselesaikan hingga tahun anggaran berakhir di Desember 2023.
Dalam APBD Perubahan, Bupati Mimika memprioritaskan beberapa hal. salah satunya tambahan anggaran untuk pembayaran honor tenaga guru bukan saja di sekolah negeri, tapi juga sekolah yayasan yang selama ini sangat minim. Kemudian ada rencana penambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk masing-masing distrik.
Penambahan anggaran untuk program yang dinilai tepat sasaran ini merupakan rasionalisasi dari pengalihan anggaran perjalanan dinas dari setiap OPD yang oleh bupati dipangkas bahkan beberapa dihapuskan dan dialihkan ke program yang menyasar masyarakat.
Tambahan anggaran untuk distrik, digunakan untuk program yang sifatnya padat karya. Sehingga masyarakat distrik akan bermusyawarah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan prioritas.
“Selama ini kan di saat ada yang mereka butuhkan sulit mendapatkan anggaran dari kabupaten. Tetapi kalau kita sudah siapkan anggaran di situ berupa padat karya, ya silahkan mau perbaiki jalan, buat gorong-gorong, jembatan kecil atau perbaiki lapangan yang ada di sana, lampu jalan ya silahkan, selama itu bisa dimusyawarahkan dengan baik,” jelasnya.
Beberapa kegiatan ini akan dimasukkan dalam APBD Perubahan dengan harapan DPRD bisa menerima usulan tersebut demi percepatan pembangunan di distrik dan kampung yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat lewat padat karya.
Distrik kata bupati, selama ini sudah mengelola anggaran sendiri, namun terbatas. Itupun komponennya diarahkan untuk operasional dan gaji, sehingga pembiayaan untuk kebutuhan masyarakat sangat minim.
Lewat program padat karya diharapkan bisa menumbuhkan sense of belonging atau rasa memiliki dari masyarakat terhadap apa yang direncanakan dan dibangun sendiri agar bisa dipelihara. Tidak seperti program yang melibatkan pihak ketiga terkadang diabaikan oleh masyarakat.(ryu/tho)
