DPRP Usulkan Ridwan Rumasukun, Juliana Waromi dan Anthonius Ayorbaba
JAYAPURA – Tiga nama yang diajukan DPR Papua soal yang diusulkan menjadi penjabat gubernur ke Kemendagri akhirnya sampai dan diterima. Rombongan DPR tiba dan langsung menemui Dirjen Otda Kemendagri. Tiga nama ini persis seperti yang diprediksi Cenderawasih Pos pada berita sebelumnya.
Ada nama Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun, Juliana Waromi sebagai pejabat senior di DPR Papua dan Antonius Ayorbaba dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menjelaskan pemilihan tiga nama yang diantar ini adalah buah kesepakatan seluruh pimpinan fraksi.
“Putusan berdasar musyawarah dan mufakat, tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok dan tidak ada voting. Ini murni semangat yang sama untuk membangun Papua,” kata Jhony Banua kepada wartawan lewat teleponnya tadi malam.
Ia membenarkan bahwa tiga nama ini telah kami serahkan dan diterima langsung oleh Ditjen Otda, Akmal Malik di ruang kerjanya, Kamis (10/8). Setelah ini nantinya Dirjen Otda akan menyampaikan ke presiden, kemudian presiden akan menentukan satu nama dari antara tiga nama yang diusulkan.
“DPR tetap mengacu pada Undang-undang Otonomi Khusus dan mengedepankan saudara – saudara kita yang pernah bertugas di Papua, dan sudah tahu persis dan mengenal situasi di Papua. Sehingga kedepan bisa bekerja dengan baik,” jelas Jhony. Dari pertemuan itu, DPRP juga menegaskan kepada Dirjen Otda agar posisi jabatan penjabat gubernur nantinya mengambil salah satu dari tiga nama yang diusulkan.
Bukan pejabat dari luar yang masuk ke Papua. Itu nantinya menyulitkan karena butuh adaptasi lagi. “Kami tegas meminta kepada pemerintah pusat tidak boleh menerima nama Pj Gubernur Papua dari kelompok – kelompok yang mengatasnamakan lembaga DPR Papua dan jangan lagi menggunakan pejabat dari luar Papua,” imbuhnya.
Selain itu ia meminta masyarakat Papua, tidak lagi membuat kelompok-kelompok baru untuk kepentingan mengusulkan calon Pj Gubernur sebab yang diberi kewenangan hanyalah DPR Papua sehingga patut dijaga. Jhony membenarkan bahwa dari ketiga nama ini akan mengerucut pada satu nama dan akan diumumkan pada tanggal 8 September. Untuk selanjutnya akan dilantik pada tanggal 9 September 2023.
“Jadi harapan kami pada 9 September itu sudah ada yang dilantik,” pungkasnya. Namun ditanya soal dasar UU Otsus namun dari ketiganya ada satu yang non OAP yakni Ridwan Rumasukun, kata Jhony itu diambil karena di Papua pejabat yang masuk eselon satu hanya Ridwan Rumasukun. “Mau bagaimana lagi sebab dari kepangkatan ia yang paling pas,” imbuhnya.
Sementara pengamat social politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung berpedapat bahwa untuk posisi pejabat gubernur papua pengganti Lukas Enembe, Presiden Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian akan mendengar aspirasi yang muncul dari Papua.
Usulan calon Pejabat Gubernur yang muncul dari Papua dipastikan harus memenuhi standarisasi yang sudah disepakati oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya dalam satu rapat terbatas di kantor Kemenkopolhukam Jakarta dan standarisasi tersebut antara lain, pertama, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Rekam jejaknya harus bersih dari segala bentuk kejahatan korupsi dan problem moralitas pribadi dan keluarga lainnya.
Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok - kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif. Ketiga, seorang pribadi yang bebas dari konflik kepentingan karena hutang budi dan beban moral kepada pejabat dan elit politik yang memimpin sebelumnya.
“Demikian kurang lebih tiga syarat atau standarisasi yang bisa saya simpulkan dari hasil rapat terbatas di kantor Menteri Mahfud MD berdasarkan arahan Presiden Jokowi tentang pengusulan calon Pejabat Gubernur Papua pengganti Gubernur Lukas Enembe,” beber Yaung.
“Lalu terkait usulan dari DPRP Papua yang dirasa tidak dilakukan secara terbuka atau transparan silahkan saja dan tanpa transparansi publik tentu dengan tujuan DPRP tidak mau kebijakannya diawasi public,” sindir Yaung. Ia memprediksi bahwa biasanya usulan DPRP akan masuk tong sampah mendagri karena tidak memenuhi tiga standarisasi yang sudah dijelaskan di atas. Kebijakan strategis DPRP Papua tanpa pengawasan dan koreksi publik, biasanya masuk tong sampah Mendagri
Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPC PERADI Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, Dr. Anthon Raharusun, SH.MH menyatakan jangan sampai orang orang yang sudah memasuki masa usia pensiun dipake untuk menjabat di Papua.
“Papua ini bukan menjadi tempat buangan para pejabat dari pusat lalu dibuang ke daerah,” tegas Anthon kepada Cenderawasih Pos, Kamis (10/8).
Menurut Anthon, Pemerintah Pusat harus menghargai orang orang daerah yang memiliki reputasi yang baik. Sebab, Penjabat Gubernur tidak harus mengikuti selera pusat. Sehingga itu, ia berharap Mendagri dalam memilih Pj Gubernur harus mengacu pada undang undang. Termasuk syarat syarat kepangkatan telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya.
“Jangan dipaksakan jabatan ini (Pj Gubernur-red) diisi oleh orang orang yang dipilih oleh pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri. Dan jangan sampai ada tekanan tekanan politik dalam pengisian Pj Gubernur,” tegasnya.
Anthon juga berharap pengisian jabatan tidak harus menjadi polemik yang panjang, tetap berada pada koridor peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengisian kekosoangan jabatan gubernur tersebut.
“Menurut saya, sangat layak menduduki jabatan ini (Pj Gubernur-red) adalah M Ridwan Rumasukun. Sebab beliau seorang pamong yang memiliki rekam jejak yang sangat jelas, selain itu seorang birokrat murni,” ucapnya.
Sebagaimana kata Anthon, mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan terutama di dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan undang undang ASN tahun 2014. Bilamana jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah selesai masa jabatannya, maka untuk tingkat Provinsi ditunjuk pejabat tinggi madya sebagai Pj Gubernur.
“Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan dalam jabatan gubernur di pemerintahan daerah tersebut,” kata Anthon.
Kata Anthon, pengisian jabatan Pj Gubernur Papua tidak serta merta diusulkan lalu kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini presiden melalui Mendagri. Oleh karena itu, usulan nama nama yang sudah disampaikan DPR kepada Mendagri salah satu syaratnya harus dilihat kepangkatan. Apalagi misalnya jika usulan itu calon dari partai politik tentu saja itu menyalahi undang undang.
“Kita berharap dalam pegisian jabatan Pj Gubernur Papua, harus seorang pamong yang mengerti tata kelola pemerintahan. Bukan dari jabatan politis, jabatan jabatan seprti itu tidak perlu dipolemikkan atau tidak perlu dipolitisir oleh siapapun termasuk lembaga DPR. Biarlah proses pengisian jabatan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan UU yang ada,” bebernya. (ade/fia/wen)
