#Ondoafi: Kami Harapkan Pemilihan MRP tidak Diisi Orang-orang dari Wilayah Adat Lain
JAYAPURA – Puluhan orang yang terdiri dari para Ondoafi Tanah Tabi dan Saireri menolak secara tegas hasil seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua periode 2023-2028.
Seruan penolakan disampaikan para kepala suku, ondoafi dan masyarakat adat di depan halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7). Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk di pelataran Kantor Gubernur dengan berbagai tulisan.
Ada spanduk dengan tulisan Forum Komunikasi Masyarakat Adat Saireri dengan tegas menolak usulan Plh Gubernur Papua terkait rekruitmen calon anggota MRP prioede 2023-2028. Mendesak Presiden melalui Mendagri dan Menkopolhukam untuk menunjuk Pj Gubernur Provinsi Papua sebelum 17 Agustus.
Ada juga tulisan Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri menolak putusan Plh Gubernur Provinsi Papua tentang rekruitmen dan seleksi anggota MRP Periode 2023-2028. Karena tidak menghargai dan menghormati tatanan adat dan budaya kami di wilayah adat Tabi dan Saireri Provinsi Papua.
Ondoafi Tobati, Gerson Hassor mengatakan, tidak ada satupun anak adat Port Numbay, mulai dari Skouw sampai Kayu Batu yang terpilih untuk mengisi kuris MRP. Padahal, sejak Papua dimekarkan, Provinsi induk hanya tersisa wilayah adat Tabi - Saireri.
Sehingga itu, masyarakat adat Tabi dengan tegas menolak putusan Plh Gubernur Papua no 161/7705/set perilah penetapan calon tetap dan calon terpilih anggota MRP periode 2023-2028. Lantaran tidak sesuai dengan Perdasi No. 5 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan anggota MRP berdasarkan wilayah adat masing-masing suku kedaerahan.
“Kantor Gubernur ini kam belum bayar. Kami sudah ikat kantor ini dengan adat, sampai ada penjelasan dari Plh Gubernur soal seleksi MRP,” kata Hassor.
Hal senada juga disampaikan Ondoafi Saireri Abraham George Tanati, ia mengaku kecewa dengan hasil seleksi anggota MRP. Sebab, masih banyak diisi oleh anak-anak Papua dari wilayah adat lain sedangkan Tabi - Saireri tidak ada sama sekali.
“Masa dorang tidak dapat tempat di MRP, padahal Papua tinggal Tabi dan Saireri. Ini jelas tidak adil. Apa yang ada ini sama sekali tidak mewakili anak ada Tabi dan saireri,” bebernya.
Melihat hal itu, komponen masyarakat adat Saireri dengan tegas menolak usulan Plh Gubernur Papua terkait rekrutmen bakal calon anggota MRP. Karena tidak sesuai sengan Perdasi No 5 tahun 2023 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 tentang keanggotaan dan persyarakat, bagian satu keanggotaan.
Selain itu, Pasal 5 ayat 1 tentang wilayah pemilihan, Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 tentang lembaga keagamaan.
Di tempat yang sama, Ondoafi Yoka, Ismail Mebri meminta keadilan dan pemerataan pemerintah Papua dalam menetapkan calon anggota MRP. Sebab, para orang tua di kampung-kampung sangat merindukan perhatian dan kesejahteraan.
“Kami harapkan pemilihan MRP tidak diisi orang-orang dari wilayah adat lain. Begitu juga dari unsur agama yang kami nilai sangat tidak tepat, ini suara dari masyarakat adat yang ada di kampung-kampung,” tegasnya.
Para Ondoafi juga meminta Plh Gubernur Papua segera memperbaiki Surat Keputusan hasil seleksi anggota MRP sebelum pelantikan dilakuan.
“Kami berikan waktu sampai Jumat (28/7) kepada Plh Gubernur. Kalau tidak, Selasa (1/8) kami akan bacakan aspirasi di depan Mendagri,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu anggota Satpol PP menyatakan mereka yang mendatangi Kantor Gubernur berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri dari Kepala Suku, masyarakat dan para ondoafi.
“Aksinya sekitar pukul 13:00 WIT lewat sampai pukul 14:00 WIT lewat,” ucapnya.
Ia menyatakan, mereka datang menyampaikan aspirasi sekaligus memasang spanduk di pintu masuk gedung Kantor Gubernur.
“Tadi mereka datang sampaikan orasi tak ada pejabat Pemprov yang menemui, hanya Kasatpol PP yang menemui mereka. Rencana Jumat (28/7) mereka akan balik lagi,” pungkasnya. (fia/wen)
