Gawat, Program KPA Papua Mandek!

Tak Didukung Anggaran, Ancaman Penyebaran HIV Makin Serius

JAYAPURA – Plh. Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua, Meki Wetipo menyebut, tahun 2023, tak ada dukungan anggaran dari Pemprov. Kondisi ini, tentunya akan berimbas pada kinerja mereka.
“Dengan tidak adanya dukungan anggaran tersebut, maka program yang berkaitan dengan sosialisasi, advokasi dan kampanye mati total. Dengan demikian, kesadaran orang tentang bahaya HIV semakin berkurang,” kata Meki kepada Cenderawasih Pos, Rabu (26/7).
Menurut Meki, dengan kurangnya informasi tentang bahaya HIV. Maka bahaya terbesarnya adalah perilaku berisiko untuk penularan HIV akan terus meningkat di tanah Papua.
Terlebih, Papua sudah memiliki tiga Daerah Otonomi Baru (DOB). Dan ketiga daerah tersebut belum terbentuk KPA, sehingga ini menjadi evaluasi dan kelemahan internal.
“Dengan tidak adanya anggaran dana, kita belum bisa turun sosialisasi sekaligus penjelasan tentang struktur KPA di tingkat DOB,” ucap Meki.
Kata Meki, alasan belum dicairkannya anggaran untuk KPA Papua lantaran dana hibah untuk Pemerintah Provinsi Papua tahun ini mengalami pengurangan dari pusat. “Alasan utama menurut penjelasan Plh. Gubernur saat kami pertemuan, beliau (Ridwan-red) menyampaikan dana hibah Pemprov berkurang. Hal ini dikarenakan semua dana kembali ke pusat dan pusat yang langsung mengalokasikan ke daerah, sehingga provinsi kekurangan dana,” bebernya.
Meki berharap bagaimana pun caranya, Pemerintah Provinsi Papua dapat membantu KPA di anggaran perubahan. Sehingga program yang tidak berjalan di tahun ini bisa direalisasikan di sisa bulan terakhir ini.
“Kami berpesan ke para bupati/walikota untuk mengalokasikan dana hibah kepada setiap KPA yang ada di kabupaten/kota. Karena dana Otsus sudah berada di kabupaten/kota, terlebih yang punya masyarakat dan warga adalah kabupaten/kota,” terangnya.
Selain itu, kata Meki, para bupati/walikota juga memberikan kebijakan dana untuk KPA yang ada di kabupaten/kota. Termasuk LSM yang berkecimpung di HIV, karena angka HIV terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terlebih ini untuk menyelematkan masyarakat Papua.
“Perlu diingat bahwa kebanyakan yang positif HIV adalah orang Papua dan rata rata usia produktif,” tegasnya.
Dikatakan Meki, sekalipun belum ada dana pembinaan dari Pemerintah Provinsi Papua, Namun, sudah ada dua hingga tiga kegiatan yang sudah dilakukan dengan memaksimalkan energi pribadi.
“Diantaranya kami sudah melakukan pertemuan membahas program kerja di Jakarta untuk KPA Papua dan Papua Barat. Selain itu, kami juga membuat sosialisasi bahaya HIV bagi mahasiswa pegunungan di Asrama Mahasiswa Nayak Tanah Hitam. Kegiatan tersebut kita gelar dengan cara patungan,” terangnya.
Selain itu, ada beberapa kegiatan eksternal yang dibuat teman teman lain sepanjang tahun 2023.

Sementara itu, Meki juga menyatakan bahwa isus perpindahan dr Anton Mote belum valid. Dimana Ketua KPA masih dr Anthon Mote. “Beliau (Anton Mote-red) masih tetap menjadi ketua KPA sampai dengan saat ini,” tegasnya.
Sekedar diketahui, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Jumlah kasus HIV/AIDS per 31 Maret 2023 sebanyak 51.408 kasus. (tri)