Presiden: Pemerintah Tak Tinggal Diam

 

>Lima Bulan Penyanderaan Pilot

Komnas HAM : Saya yakin Egianus akan Merespon Dengan Baik Apa yang Disampaikan oleh Presiden Jokowi

JAYAPURA – Presiden Joko Widodo angkat bicara setelah lima bulan kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens di Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Dimana pilot asal Selandia Baru itu disandera sejak 7 Februari tahun 2023, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.
Presiden menegaskan pemerintah tak tinggal diam menghadapi peristiwa penyendaraan Pilot Susi Air, Philips Mark Marthens.
Presiden mengakui, pemerintah berupaya sangat keras dalam pembebasan Pilot Susi Air yang saat ini masih disandera oleh KKB. Sehingga itu, Presiden menegaskan agar berbagai pihak tidak melihat pemerintah Indonesia hanya diam saja menghadapi persoalan ini.
"Kita ini, jangan dilihat diam saja ya. Kita sudah berupaya dengan amat sangat. Tapi, tidak bisa kita buka padahal sudah kita upayakan dan sudah dikerjakan di lapangan," kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (7/7).
Presiden mengaku jika dirinya sudah menggelar rapat bersama pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan Pilot Susi Air tersebut pada Kamis (6/7) malam di Jayapura. Tetapi, Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tak bisa membuka isi rapat itu.
"Jadi tadi malam pun kita sudah rapat, namun saya tidak bisa sampaikan isi dari rapat tersebut termasuk upayanya. Yang pasti pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses,” kata Jokowi.
Ia meminta publik jangan melihat pemerintah hanya berdiam sebab pemerintah sudah berupaya dengan amat sangat hanya saja tapi tidak bisa buka apa yang sudah dikerjakan. “Pemerintah sudah berusaha keras, untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus, belum bisa dibuka,” paparnya.
Sebelumnya presiden juga telah melakukan kunjungan diplomatiknya ke Australia dan PNG dimana kunjungan ini membahas kerjasama penguatan ekonomi dan disini presiden meyakinkan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi.
Sedangkan di PNG, Presiden membahas peningkatan kerjasama kedua nergara diberbagai bidang termasuk memberikan bantuan merenovasi fasilitas Rumah Sakit Port Moresby, pembangunan Posko Damkar, pengelolaan sampah di Vanimo dan pembangunan sekolah di Wutung juga peningkatan beasiswa pelajar PNG.
Namun dibalik kunjungan ini ada juga yang menganggap bahwa ini bagian dari upaya diplomasi yang masih ada kaitannya dengan pembebasan penyanderaan. “Yang jelas kami masih berupaya dan semoga semua sesuai rencana,” imbuh presiden.
Sementara itu, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyatakan, pihaknya menyambut baik pernyataan Presiden. Yang mana mau berdialog dalam rangka upaya pembebasan sandera secara bermartabat.
“Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada presiden yang telah menyatakan sikapnya menindaklanjuti permintaan kelompok sipil bersenjata untuk mengedepankan dialog, ini sesuatu yang luar biasa,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Menurut Frits, dengan penyampaian Presiden tersebut. Maka panglima TNI dan Kapolri akan mengikutinya. Termasuk akan direspon oleh juru bicara TPNPB.
“Saya yakin Egianus akan merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi,” ucap Frits.
Menurut Frits, ketika seorang kepala negara telah menyampaikan pernyataan seperti itu. maka menjadi momentum yang akan digunakan untuk mempercepat upaya dialog dalam ranka pempebasan sandera.
Memang pernyataan Presiden tersebut harus diikuti dengan tim bekerja, dan Komnas HAM sendiri sudah bekerja termasuk sudah bertemu Bupati Nduga dan berdiskuis tentang upaya upaya pembebasan sandera.
“Yang terpenting sekarang bagaimana Egianus mengeluarkan pernyataannya tentang pihak mana yang mau ditunjuk untuk menjadi negosiator dalam rangka membangun dialog atau perundingan dalam rangka pembebasan pilot,” pungkasnya. (fia/aade/wen)