Ortu Penerima Beasiswa Disuruh Angkat Kaki dari Dok II

*John Reba: Jangan Abaikan Persoalan 3.171 Mahasiswa!
JAYAPURA-Setelah 20 hari bertahan, orang tua dan mahasiswa/mahasiswi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua diminta angkat kaki alias meninggalkan pelataran kantor Gubernur Papua di Dok II, Distrik Jayapura Utara, Selasa (4/7) malam.
Hal tersebut menyusul rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke bumi Cenderawasih, dimana acaranya dipusatkan di kawasan kantor Gubernur Papua.
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyayangkan tindakan dari Pemerintah Provinsi Papua, apalagi mereka merasa dibohongi.
“Saya kecewa dengan tindakan Pemerintah Papua yang dilakukan Selasa (4/7) malam yang memerintahkan orang tua penerima beasiswa untuk kosongkan kantor gubernur. Itu tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat yang sudah dilakukan. Dimana kesepakatannya bahwa orang tua tetap berada di kantor gubernur sampai ada kepastian,” tegasnya.
“Jangan hanya karena kedatangan Presiden lalu mengabaikan persoalan 3.171 mahasiswa yang sifatnya sudah urgent. Apakah mau menunjukan kepada Jokowi bahwa Papua sedang baik-baik saja?,” sambungnya.
Menurut John, keberadaan orang tua di pelataran kantor Gubernur Papua menjadi penting, lantaran persoalan beasiswa. Bila perlu, Presiden datang melihat penderitaan mama-mama Papua yang berjuang demi anak-anak mereka lantaran belum dicairkan dana beasiswanya. Bisa saja persoalan ini didiamkan di bawah dan tidak dinaikkan sampai ke atas.
“Jangan ketika ada kujungan presiden atau menteri lalu kita menunjukkan sesuatu yang baik agar dilihat bahwa Papua baik-baik saja. Padahal sesungguhnya, Papua sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada seribuan mahasiswa yang nasib mereka sedang di ujung tanduk karena dana beasiswa yang belum dicairkan,” ungkapnya.
Menurut John, keberadaan mereka di kantor Gubernur Papua tidak menganggu aktivitas perkantoran. Justru membantu pemerintah untuk mengumpulkan data, sekalipun apa yang dilakukan tersebut sama sekali tidak dilihat, terutama pihak BPSDM yang sampai saat ini belum memberikan penjelasan apapun.
John juga mempertanyakan, selama 20 hari mereka berada di kantor Gubernur Papua namun tidak ada penjelasan dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Saya akan melakukan upaya hukum terhadap setiap tindakan pemerintah yang merugikan  rakyat terutama 3.171 orang anak Papua penerima beasiswa Otsus,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, John juga menyampaikan bahwa dalam rapat zoom yang diikutinya, Wamendagri menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kemendagri akan mengambil alih urusan ini. Dimana pembiayaannya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dengan catatan akan memotong anggaran DAU Provinsi Papua maupun kabupaten/kota untuk membiayai dana beasiswa tersebut.
Hanya saja menurut John, persoalan yang paling penting adalah data. Bahkan Kementrian Keungan mengrimkan surat ke Mendagri dimana akan melakukan pemotongan langsung dengan catatan harus ada data jelas sebagai dasar melakukan intersep untuk tersedianya anggaran.
“Selama kami berada di kantor gubernur, BPSDM tidak punya niat baik untuk datang sama-sama dengan orang tua mengerjakan data. Sekarang pusat meminta data di BPSDM dan BPSDM meminta jangka waktu 1 minggu untuk mengumpulkan data tersebut. Namun saya tidak yakin mereka bisa menyelesaikan data dengan jumlah 3.171 mahasiswa dengan jangka waktu tersebut,” terangnya.
Menurut John, jika pemerintah tidak menepati janjinya dengan segala alasan yang diberikan kepada orang tua dan mahasiswa, dimungkinkan akan ada pergerakan yang lebih besar untuk meminta Pemerinah Provinsi Papua tepati janjinya.
“Jika pemerintah masih juga bertele-tele dengan dana beasiswa, maka masyarakat, mahasiswa dan orang tua penerima beasiswa tidak percaya lagi dengan kata-kata pemerintah daerah, dan BPSDM harus serius menengani persoalan ini karena pokok persoalan ada di mereka,” pungkasnya. (fia/nat)