“ Jangan Biarkan 1.717 Anak Papua Kembali Tanpa Menyelesaikan Pendidikannya”
JAYAPURA – Orang tua dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi orang tua mahasiswa penerima beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) Papua, memilih tetap berada di Pelataran Kantor Gubernur Papua setelah proses verifikasi data hari kedua dibatalkan.
Selasa (20/6) kemarin, merupakan hari keenam mereka berada di Kantor Gubernur dan bahkan menginap di tempat tersebut. Demi mendengar kejelasan anggaran beasiswa anak anak mereka yang sudah mandek selama enam bulan.
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, Selasa kemarin, merupakan pertemuan kedua untuk verifikasi data yang sudah dimulai sejak Senin (19/6).
“Namun, proses verifikasi data yang dilakukan Senin (19/6) tidak disetujui oleh pihak perwakilan mahasiswa lantaran dalam proses verifikasi, hanya dihadiri oleh orang tua, perwakilan mahasiswa dan juga pihak BPSDM,” kata John kepada Cenderawasih Pos, Selasa (20/6).
Lanjut John menerangkan, sementara ada beberapa data berdasarkan temuan mahasiswa. Dimana data yang sudah diverifikasi oleh Kemendagri masih banyak data yang belum valid. Misalkan terkait dengan kabupaten, domisili, nama universitas.
“Perlu ada konfirmasi dari pihak lain. Oleh sebab itu, beberapa pihak yang diharapkan ikut terlibat misalkan dari Bappeda, Dukcapil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan pihak Bank. Karena ada beberapa data juga berhubungan dengan nomor rekening yang belum dirubah,” terangnya.
John mengaku jika pihaknya sudah koodinasi untuk pertemuan selanjutnya dengan pihak terkait yang direncanakan Rabu (21/6) hari ini. Ia pun meminta agar BPSDM lebih proaktif dalam proses verifikasi data. Sebab, BPSDM lah yang paling tahu persoalan saat ini.
“Kami orang tua sebenarnya tidak ingin terlalu intevensi persoalan ini, hanya saja. Data itu dikelola oleh pemerintah, tapi kami juga tidak mau anak anak kami menjadi korban lantaran terlalu lama proses verifikasi data. Sehingga kami orang tua terus mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan oleh BPSDM Papua,” tegasnya.
Lanjutnya, agar proses ini tidak semakin larut. Maka pihaknya menggunakan waktu yang ada untuk melakukan proses verifikasi data dan jika sudah valid maka bisa digunkan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran untuk membiayai beasiswa dari anak anak kita.
Dan selama belum ada kejelasan dari pemerintah Provinsi Papua, John dan orang tua mahasiswa lainnya memilih tetap menduduki kantor Gubernur.
“Kami tetap menginap di Kantor Guberbur sampai ada kejelasan, prinsip kami, jika anak anak kami di luar sana sudah bilang bapak, mama uang sudah masuk di rekening. Barulah kami para orang tua meninggalkan Kantor Gubernur,” terangnya.
John mengatakan, hingga kini komunikasi para orang tua dengan anak anak mereka yang sedang menuntut ilmu di luar negeri maupun dalam negeri masih tetap lancar dengan adanya persoalan ini.
“Komunikasi orang tua dengan anak anak mereka semakin intens, terlebih adanya tekanan dari kampus tentang pembatasan pembayaran. Belum juga mereka mau ujian semester, sehingga tekanan dari kampus untuk biaya pendidikan membuat mereka semakin tertekan,” ungkapnya.
John juga mengatakan jika sepanjang tahun 2023, sebanyak 34 orang anak anak Papua penerima beasiswa sudah kembali ke Papua akibat belum dicairkannya dana beasiswa untuk mereka.
“Pemerintah Provinsi Papua jangan menutup mata dengan hal ini, jangan biarkan sebanyak 1.717 anak Papua kembali tanpa menyelesaikan pendidikannya akibat dana beasiswa yang tak kunjung dicairkan,” tegasnya. (fia).
