JAYAPURA – Salah satu pengusaha di Jayapura, H Rizal Muin masih merasa tidak puas dengan perlakuan yang diterima, terkait kondisi lahannya di Pantai Hamadi yang dilarang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat adat. Penimbunan di lokasi hutan bakau tersebut dilarang oleh BBKSDA dengan mematok plang berisi pelarangan mengubah bentangan alam termasuk dari perempuan Engros Tobati yang merasa hutan bakau mereka bakal rusak akibat penimbunan.
Rizal sendiri merasa memiliki tanah tersebut dengan luas 300 x 289 meter persegi setelah dibeli sejak 22 November 1994 dari Ondoafi Abraham Ireeuw. Setelah dihalang – halangi untuk menimbun dan membangun, Rizal meyatakan akan melakukan upaya hukum. Salah satunya adalah melaporkan kejadian atau kondisi yang dialami ke Kapolri sekaligus Bareskrim. Ia meyakini memiliki keabsahan untuk lokasi yang sedang dipersoalkan tersebut.
“Saya memiliki dasar hukum yang kuat dimana oleh tokoh masyarakat dan ondoafi sudah menyetujui. Ada 64 bukti yang saya dimiliki termasuk tanda tangan dan kwitansi pembayaran dari ondoafi ketika itu,” jelas Rizal di Hamadi, Rabu (31/5). Padahal dengan puluhan bukti yang dimiliki ia menyebut secara keperdataan persoalan lokasi tanah ini sudah selesai.
“Ada bukti kwitansi, bukti tandatangan Ondoafi Herman Hamadi Ondoafi Ireeuw dan harusnya orang – orang yang mendiami lokasi saya itu sudah ditersangkakan. Bukti sudah ada dan bukti penyerobotan sudah ada, tapi pihak Polda tidak menindaklanjuti, sehingga kami akan laporkan ini ke Pak Listyo Sigit dan melaporkan kembali ke Bareskrim,” wantinya.
Bahkan, kata Rizal, saksi – saksi dan pak Ondoafi juga sudah dimintai keterangan termasuk almarhum Jacob Ireeuw juga sudah. Lalu ada kepala kampung ketika itu juga sudah dimintai keterangan. Karenanya jika ada yang merasa memiliki tanah tersebut Rizal mempersilahkan ini digugat di pengadilan. “Sekalipun ini juga sudah dilakukan pada 23 Maret tahun 2022 namun gugatan ini dicabut,” bebernya.
Di sini Rizal menyampaikan ikut melaporkan pembongkaran pondok miliknya ke Polsek Japsel. “Lalu saya juga meminta Polda menggelar perkara ini secara terang benderang dengan mengungdang para pihak, termasuk ahli hukum maupun pakar Agraria. Jika ada bentuk pelanggaran hukum saya berharap itu ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Selain itu Rizal mengaku herap sebab ada beberapa lokasi di sekitar yang saat ini dipermasalahkan ternyata keluar sertifikat. “Ini ada apa, ini aneh sebab kok ada lokasi yang bisa keluar sertipikat, ada juga tanah sebelum Jembatan Yotefa yang ternyata keluar sertipikat. Saya rasa ini ada yang bemain, seperti mafia tanah,” tutupnya. (ade/tri)
