Jhony Rouw: KPS Harus Tetap Layani Warga Papua
JAYAPURA-DPR Papua sedang memperjuangkan kembali, pemanfaatan Kartu Papua Sehat (KPS) untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua. Hal ini menjadi perhatian DPRP setelah pemerintah provinsi Papua tidak lagi menganggarkan dana KPS sejak tahun 2022 lalu.
Akibatnya sejumlah masyarakat Papua tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena ketiadaan biaya. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong, termasuk masyarakat Papua harus menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebagai jaminan.
Rouw menegaskan, kondisi Papua tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Karena di Papua masih banyak warga Papua yang belum mengenal BPJS Kesehatan, karena tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
"Pemerintah tidak boleh samakan Papua dengan daerah lainnya. BPJS hanya menjangkau kota, sementara di pedalaman orang tidak tahu. Nah ini yang harus dibiayai KPS," kata Jhony Banua Rouw, Rabu (31/5).
Oleh karena itu harus ada pembiayan yang disiapkan, namun karena hal-hal ini tidak sepakat, maka pembahasan APBD Perubahan ketika itu tidak melalui pembahasan Paripurna di DPR Papua, tetapi ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Gubernur.
Karena itu, pihaknya mendorong kembali supaya Pemerintah Provinsi Papua bisa menganggarkan kembali untuk KPS itu. Pihaknya juga telah membentuk pansus LHP guna menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua tahun 2022.
“Jadi temuan LHP BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 ada realisasi belanja yang melampaui angaran induk sebesar Rp.1,57 triliun,” ujarnya.
Ada 2 catatan penting dalam rekomendasi BPK RI atas LKPD tahun 2022 tersebut, selain ada realisasi belanja yang melampaui angaran induk sebesar Rp.1,57 triliun juga mengintruksikan TAPD Provinsi Papua untuk menyusun dan membahas rencangan perubahan APBD bersama DPR Papua sesuai jadwal dan tahapan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Sebenarnya permasalahan ini terjadi pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 lalu, dimana tanpa melalui Paripurna di DPR Papua," katanya. (roy/tri)
