Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pleno Penetapan Anggota MRPS Ricuh 

A
Penulis: Administrator❯
Pelaku saat diamankan di Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Papua, Jumat (1/5) kemarin.
Pelaku saat diamankan di Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Papua, Jumat (1/5) kemarin.

MERAUKE – Pleno penetapan Anggota Majelis Rapat Papua Selatan (MRPS) yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan (Panpil) Anggota MRPS di Hotel  Carrein,   Rabu (31/5) malam berlangsung ricuh.


Hal ini terjadi, karena sebagian dari peserta tersebut terutama dari Mappi dan Merauke tidak terima dengan nama-nama  yang ditetapkan sebagai  calon terpilih tersebut. Salah satu calon dari Merauke yang namanya  tidak masuk dalam daftar yang ditetapkan  sempat membanting meja depan  kegiatan. Bahkan ada juga yang sempat mendapat bogem mentah.


Maria Gorreti Dibangga,  Unsur Perempuan dari Kabupaten Mappi  yang namanya tidak masuk sebagai calon yang ditetapkan mengaku sangat kecewa dengan tahapan yang dilaksanakan oleh panitia. Karena menurutnya, tahapan tidak berjalan baik verifikasi berkas dan tahapan selanjuutnya.


‘’Terakhir keputusan dari Panpil Kabupaten Mappi yang mana kami unsur  perempuan diserahkan kembali ke Panpil Provinsi. Dua hari kemudian, ternyata sudah ada rekomendasi. Yang menjadi pertanyaan, rekomendasi  dari unsur adat dan perempuan dari mana. Pergub sangat jelas, sehingga saya merasa kecewa. Karena kami unusr perempuan ini bukan direkomendasikan oleh lembaga perempuan. Sangat disayangkan, unsur perempuan yang terpilih dari Mappi  direkomendasikan unsur adat dan panitia, sehingga kami merasa dirugikan dan tidak ada keadilan,’’ katanya.


Menurut dia, pihaknya hadir di Merauke untuk mencari keadilan kepada Panpil dan Pemerintah yang membackup seleksi  MRP. Dia berharap ada perubahan untuk dilakukan revisi atau dilakukan seleksi ulang.  Maria Goretti mengungkap unsur perempuan yang terpilih dari Mappi  adalah orang Mappi  yang tidak berdomisili di Mappi. ‘’Mereka sudah diketahui hanya menggunakan KTP sementara tapi ditetapkan. Saya dari unsur perempuan, saya mempunyai  KTP Mappi, aktif dalam kegiatan perempuan, berdomisili di Mappi tapi tidak ada nama. Saya minta keadilan,’’  tandasnya.


  Dominikus Cambu, salah satu Panpil Kabupaten Merauke mengaku mempersoalkan  terkait dengan hasil keputusan seleksi kabupaten. ‘’Kita sudah buat daftar tetap, daftar tunggu, kemudian perwakilan perempuan dan perwakilan adat. Tugas kewenangan kami untuk menetapkan dan meneruskan ke panitia provinsi. Panitia Provinsi hanya tahu mengevaluasi dan menetapkan. Jadi tidak merubah-rubah hasil dari 4 kabupaten ini,’’ jelasnya.


  Menurut Dominikus Cambu, dari data yang pihaknya kirim ke Panpil provinsi, ternyata ada nama  yang tidak diakomodir dari Panpil kabupaten  tapi ditetapkan oleh Panpil provinsi. ‘’Padahal nama itu tidak masuk lewat Panpil kabupaten. Itu yang kami keberatan dan marah kepada Panpil Provinsi ,’’ jelasnya.  Karena itu , ia meminta agar hasil yang ditetakan  tersebut dibatalkan, selanjutnya Pj Gubernur mengambil alih untuk  penetapan.  Kendati ada protes dan sempat terjadi kericuhan, namun hasil penetapan nama-nama tersebut diserahkan Ketua Panpil MRPS Dominikus Buliba Gebze kepada  Pj Gubernur Papua Selatan  diwakili Plt Asisten I Setda Papua Selatan Drs Agustinus Joko Guritno, M.Si.    


‘’Tugas  tugas dari Panpil  MRPS  sudah selesai dan kami telah menyerahkan ke Pemerintah. Selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Intinya bahwa proses ini masih akan berproses. Itu saja. Jadi kami punya tugas selesai dan pemerintah yang akan memprosesnya,’’ terangnya.


Domin menjelaskan bahwa ada 33 nama yang ditetapkan dan 33 nama lainnya sebagai daftar tunggu. ‘’Pasti akan ada nama-nama yang keluar dari pusat. Bisa saja tembus dan bisa saja tidak nama-nama yang sudah kita tetapkan itu, karena ini maish berproses,’’ pungkasnya.


Pj Asisten I Setda Papua Selatan Drs Agustinus Joko Guritno, M.Si menjelaksan bahwa nama-nama yang bacakan  tersebut bersifat sementara. ‘’Jadi tidak ada pengulangan pembacaan nama-nama,’’ katanya menanggapi adanya permintaan untuk nama-nama yang sudah dibacakan dibaca ulang.  Mantan Sekwan Kabupaten Merauke ini menyampaikan jika ada pihak yang keberatan atau tidak menerima hasil pleno tersebut maka terbuka luas kesempatan untuk  mengajukan komplain atau keberatan.


‘’Negara ini negara hukum. Kalau ada yang tidak terima, silakan  melakukan komplain lewat jalur yang sudah ditetapkan,’’ pintasnya. Pleno penetapan  nama-nama anggota MRPS tersebut juga dihadiri  Panwas Panpil MRPS. (ulo/wen)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kian tak terhindarkan dalam kerja-kerja  jurnalistik modern ini, membawa efisiensi

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

Memastikan pasokan listrik tetap andal selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2027, Komisi IV DPR Papua menggelar rapat koordinasi dengan PLN

DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

Di usia kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, pemerataan pembangunan di Papua dinilai masih jauh dari harapan. Hingga kini, sedikitnya 100

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer