Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perdana, Sirene Tsunami Dibunyikan Besok

A
Penulis: Administrator❯
Sirene tsunami milik BMKG yang berlokasi di belakang Gedung baru MRP di APO Rabu (24/5) kemarin. (Elfira/Cepos)
Sirene tsunami milik BMKG yang berlokasi di belakang Gedung baru MRP di APO Rabu (24/5) kemarin. (Elfira/Cepos)

Tepat Pukul 10:00 WIT, Tak Semua Warga Sekitar Tahu Informasi Tersebut


JAYAPURA – Sirene tsunami milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang berlokasi di belakang Gedung  baru MRP di APO telah diaktifkan kembali. Perdana Jumat (26/5) besok, sirene tersebut dibunyikan.


Kepala Stasiun Geofisika Jayapura Herlambang Hudha menyampaikan, sirene ini diaktifkan untuk keperluan pemeliharaan uji unjuk kerja dan kesiapsiagaan.


“Sesuai SOP, sirene tersebut akan di tes atau dibunyikan pukul 10.00 WIT, tanggal 26 setiap bulan dengan durasi tiga menit. Bunyi dari sirine tersebut akan mencapai radius 3-5 km dari gedung MRP,” terang Herlambang kepada Cenderawasih Pos, Rabu (24/5). BMKG berharap masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya tidak panik ketika mendengar bunyi sirene tersebut.


“Fungsi sirene tsunami adalah sebagai peringatan dini bagi warga Kota Jayapura apabila terjadi bencana gempa bumi yang diikuti oleh tsunami. Dengan begitu, warga lebih mawas diri. Sehingga pada saat golde time, bisa melakukan evakuasi mandiri untuk mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa,” bebernya.


Sementara itu, Kepala Satpol PP dan BPBD Papua, William R Manderi menyampaikan, dari surat BMKG tersebut pihaknya tindak lanjuti ke Plh Gubernur dan Pj Walikota. Sehingga masyarakat diimbau untuk selalu tanggap terhadap informasi kesiapsiagaan, termasuk soal sirene dalam memberikan informas pada saat kejadian bencana gempa bumi yang berpotensi akan terjadi potensi tsunami.


Kata Manderi, selain belakang Kantor MRP. Perlunya titik titik lain untuk pemasangan Sirene, sehingga itu. Beberapa waktu lalu, kepala BMKG Wilayah V sudah bertemu dengan Plh Gubernur membicarakan perihal pemasangan sirene di beberapa titik di Jayapura dan sekitarnya.


Kata Manderi, beberapa titik di Jayapura perlu dilakukan pemasangan sirene. Khususnya di sekitar pantai seperti di Base G, Dok VIII. Termasuk yang paling berpotensi sekali yakni Holtekamp, Skouw, Hamadi dan Argapura.


“Pemasangan Sirene sementara dilakukan di belakang di Kantor MRP lantaran Kota Jayapura memiliki potensi gempa yang akan terjadi tsunami. Wilayah pesisir utara lainnya termasuk Kabupaten Biak dan sarmi juga perlu dipasang sirene. Sebab, menjadi daerah patahan yang selalu akan menyebabkan terjadinya gempa,” ucapnya.


Pihaknya mengimbau masyarakat, terutama yang ada di APO, Ruko yang berjarak 3-5 KM dari lokasi sirene. Ketika mendengar bunyi sirene, masyarakat sudah harus mengevakuasikan diri ke tempat yang lebis aman.  “Saya pikir pelatihan dan simulasi sudah dilakukan, sehingga masyarakat kedepannya bisa lebih peka,” pungkasnya.


Sementara itu, Sumiati warga setempat belum mengetahui informasi jika sirene tersebut akan dibunyikan pada Jumat (26/5). "Saya belum tahu informasinya, ini juga baru tahu dari mbak jika sirene  tersebut akan dibunyikan pada Jumat besok,” ucapnya. (fia/wen)


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Wali Kota Jayapura Minta Perempuan dari 10 Kampung Adat Jadi Motor Pelestarian Budaya dan Tradisi

Wali Kota Jayapura Minta Perempuan dari 10 Kampung Adat Jadi Motor Pelestarian Budaya dan Tradisi

Pelestarian adat dan budaya Port Numbay membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, terutama perempuan adat sebagai penjaga sekaligus pewar

Peringatan HKN 2026, Abisai Tegaskan Pelayanan Pasien Diutamakan, Jangan Terlantarkan Warga!

Peringatan HKN 2026, Abisai Tegaskan Pelayanan Pasien Diutamakan, Jangan Terlantarkan Warga!

Penegasan tersebut disampaikan Abisai dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026. 

Sidak Posko Asistensi, Rustan Saru Minta BPKAD Proaktif Bantu OPD Kejar Realisasi Anggaran

Sidak Posko Asistensi, Rustan Saru Minta BPKAD Proaktif Bantu OPD Kejar Realisasi Anggaran

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan posko yang dibentuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mempercepat realisasi anggara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer