
MERAUKE–Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Perbatasdan Kabupaten Merauke, Rekianus Samkakai, S.STP mengungkapkan, saat ini pintu pelintasan perbatasan antara Indonesia dan PNG di Kabupaten Merauke, hanya 3 yakni pertama di Kampung Kondo, Distrik Naukenjerai, kedua di PLBN Sota, Distrik Sota dan ketiga di Bupul Distrik Elikobel. Sementara, dari hasil monitoring yang dilakukan pihaknya selama ini, kurang lebih 12 titik baik darat maupun laut yang dijadikan sebagai pelintasan penyeberangan baik dari PNG ke Indonesia dan sebaliknya.
‘’Itu yang kelihatan, tidak termasuk yang kita tidak lihat secara langsung melakukan penyeberangan. Sehingga 3 titik pelintasan secara resmi ini memang perlu ditambah karena tidak relevan lagi,’’jelasnya. Menurutnya, untuk menambah pintu pelintasan tersebut harus disepakati kedua negara baik dari Indonesia maupun PNG. ‘’Tidak bisa asal kita buka, tapi harus melakukan kesepakatan kedua negara ,’’terangnya. Dikatakan, untuk penyeberangan lewat laut bisa dilakukan di Kali Torasi. Tapi bisa juga lewat dari Okaba dan Kimaam. Soal kasus pengiriman teripang dari PNG, Rekianus Samkakai menjelaskan bahwa dari catatan pihaknya, ada 4 kasus, dimana tahun 2021 ditangkap sebanyak 3 ton, kemudian di Bandara Mopah Merauke 33 Kg, lalu di Pelabuhan Kondap Kelapa Lima Merauke 8 karung dan di Pantai Payum 2 karung. Dari 4 kasus teripang itu, hanya 1 kasus yang saat ini sedang dalam proses hukum. Dari hasil monitoring yang dilakukan pihaknya, pengiriman Teripang dari PNG ini sudah dilakukan bertahun-tahun oleh para pemodal. Iapun menyebut saat ini sekitar kurang lebih 22 speed boat yang melakukan transaksi teripang ke PNG. Jika setiap speed boat rata-rata mempekerjakan minimal 6 orang maka total tenaga yang dipekerjakan pemodal tersebut kurang lebih 126 orang. ‘’Kami bukan menutup mata, tapi ketika kita dari perbatasan menutup pintu perbatasan resmi maka bisa saja mereka melewati jalan-jalan yang tidak resmi,’’ katanya. Berdasarkan perjanjian kedua negara, perdagangan tradisional dapat dilakukan oleh masyarakat yang ada di sepanjang perbatasan kedua negara dengan nilai barang yang terbatas. Namun dalam hal perdagangan tersebut bukan kewenangan pihaknya, namun lebih pada pelintas batas. Bahkan yang pihaknya banyak tangani ketika ada warga negara Indonesia asal Kabupaten Merauke yang bermasalah hukum di PNG, seperti nelayan yang tertangkap otoritas PNG karena melakukan pelanggaran hukum di PNG. ‘’Itu kita fasilitasi sampai pada pemulangan ke Indonesia,’’pungkasnya. (ulo/tho)
