Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekda: Pengelolaan Hutan Adat Harus Berdampak ke Masyarakat Lokal

A
Penulis: Administrator❯
Pertemuan antara Pemkab Jayapura dengan masyarakat adat Namblong di Kantor Bupati Jayapura, Rabu (29/6). (Robert Mboik Cepos)
Pertemuan antara Pemkab Jayapura dengan masyarakat adat Namblong di Kantor Bupati Jayapura, Rabu (29/6). (Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi menegaskan agar kehadiran perusahaan yang ada di hutan adat wilayah Kabupaten Jayapura harus memberikan dampak baik terhadap perekonomian masyarakat selaku pemilik ulayat. Hal itu ditegaskan oleh Sekda Hanna saat melaksanakan pertemuan dengan masyarakat adat suku Nambong, selaku pemilik ulayat atas tanah yang saat ini digarap oleh PT. Permata Nusa Mandiri (PNM), terkait tuntutan peninjauan kembali izin pemanfaatan lahan dan tanah ulayat milik masyarakat oleh perusahan tersebut.
"Mereka punya hutang tanah sehingga mereka harus dapat manfaat," kata Sekda Hanna Hikoyabi, Rabu (29/6).
Karena itu dia berharap agar ada upaya duduk bersama sejumlah stakeholder untuk mengambil kebijakan yang ada di tingkat pemerintahan dengan masyarakat adat, selaku pemilik wilayah, sehingga ada perimbangan dari pemanfaatan lahan, tanah dan hutan milik masyarakat.
Karena itu dia berharap pertemuan ini menjadi solusi bagi pemerintah dan masyarakat, supaya masyarakat bisa mendapatkan hak yang adil untuk keberlangsungan hidupnya di atas Tanah Kenambai Umbai.
Sementara itu, Asisten 1 Setda Kabupaten Jayapura Elvina Situmorang menjelaskan, pemerintah daerah sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penelitian atau kajian, terkait tuntutan masyarakat adat terhadap pemanfaatan hutan adat milik masyarakat adat Namblong .
"Jadi tidak serta merta kita bisa mengambil keputusan untuk menutup. Kita harus mendengarkan juga karena ada beberapa masyarakat yang mendapat dampak positif dari kehadiran perusahaan itu, "ujarnya.
Namun tidak menutup kemungkinan ada juga masyarakat yang terkena dampak negatifnya, sehingga pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan hingga mengeluarkan aturan atau kebijakan. Namun sebelumnya perlu menyampaikan ke pimpinan daerah agar menindaklanjuti ke kementerian terkait.
Sejauh ini pemerintah daerah juga belum memanggil perusahaan terkait karena perlu dilakukan pendataan atau mengumpulkan data terlebih dahulu. Misalnya hasilnya ada yang mengarah ke pelanggaran terhadap tata ruang atau pemanfaatan sumber daya. Itu yang perlu dikumpulkan data-datanya.
"Jadi kami masih mengumpulkan data dulu dan mendengar aspirasi dari masyarakat adat juga karena mereka yang mempunyai hak ulayat,"tandasnya.(roy/ary)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer