
JAYAPURA – Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, John Wiclif Aufa menegaskan bahwa dalam mengurus surat atau sertifikat tanah jika dilakukan lewat (PTSL) Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka masyarakat akan mendapatkan secara cuma – cuma alias gratis tanpa biaya.
Iapun meminta masyarakat bisa mengunakan jalur ini agar dimudahkan mendapatkan sertifikat kepemilikan. Selama ini diakui masih banyak masyarakat yang tak paham soal bagaimana mengurus sertifikat sehingga menggunakan perantara bahkan calo yang akhirnya merogoh uang yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Bisa bertahun – tahun.
Namun kata pria asal Sentani yang baru 1 tahun 8 bulan menjabat ini, dalam proses pembuatan sertifikat jika semua berkas lengkap maka hanya membutuhkan wakt sekitar 2 bulan, bukan bertahun – tahun seperti yang selalu dirasakan warga. “Kalau lewat PTSL, kemudian berkasnya lengkap, tak ada masalah dan setelah diumumkan 14 hari tak ada komplain, itu tinggal melakukan pengukuran. Normalnya 2 bulan yang penting berkas lengkap,” beber John saat memimpin upacara hari jadi BPN ke 61 yang dilakukan di halaman kantor ATR/BPN Dok IX Jayapura, Jumat (24/9).
Ditambahkan jika tidak lengkap maka pihak BPK nantinya hanya mengeluarkan peta bidang tanah atau di dalam BPN diistilahkan dengan sebutan K3. Kemudian jika ada masalah pihaknya mengkategorikan K2 namun bila ada hak maka istilahnya menggunakan K4. Disini masyarakat juga diminta untuk mengakses informasi pertanahan menggunakan aplikasi sentuh tanahku. “Dicoba saja, itu bisa di download. Ada banyak data yang bisa diperoleh dari aplikasi tersebut,” tambahnya. Jadi John kembali menegaskan biasa membuat sertifikat jika menggunakan PTSL itu gratis.
“Sekali lagi jika menggunakan PTSL itu program pemerintah dan semua gratis. Kecuali jika rutin nantinya dilihat dari luas tanah, letak dan BPHTB (Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan) itu yang membuat harga berfariasi,” imbuhnya. Sementara disinggung soal mafia tanah, pria yang dikenal tegas dan tak kompromi ini tak menampik bahwa untuk mafia tanah terkadang muncul dari masyarakat sendiri atau justru oknum dari BPN. “Untuk mafia tanah kami sudah bekerjasama dengan Polda daa ada tim kejaksaan di dalam. Biasanya yang terjadi adalah jual di atas jual, tumpang tindih. Lalu soal mafia ini bisa juga oknum BPN jadi kalau ada yang macam – macam silahkan lapor saja,” tutupnya. (ade/wen)
