Soal Dugaan Mal Administrasi, Perlu Bukti-Bukti Secara Formil Dan Materil

JAYAPURA- Ombudsman RI Perwakilan Papua ikut menanggapi kasus penertiban terhadap penghuni di Asrama Mahasiswa Uncen yang kini statusnya di bawah ke ranah hukum oleh Tim Kuasa Hukum Asrama Mahasiswa Uncen dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dan Papua Barat yang mengungat pihak Uncen dan PB PON Papua.
Tanggapan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua ini berakitan dengan dugaan mal administrasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari penghuni Asrama Mahasiswa Uncen terhadap Lembaga Uncen.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua, Iwanggin Sabar Olif, S.H mengungkapkan bahwa laporan mengenai mal administrasi yang diduga dilakukan oleh pihak Uncen terhadap Asrama Mahasiswa Uncen yang diadukan oleh tim kuasa hukum para penghuni Asrama Uncen dari LBH sendiri sudah disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Papua.
Namun demikian, kata Iwanggin laporan yang disampaikan tentunya harus disertai dengan bukti-bukti laporan formil dan materiil harus terpenuhi, supaya nanti akan di lihat oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua apakah ini ada mengandung mal administrasi atau tidak.
“Kita sudah minta mereka (kuasa hukum), tetapi belum disampaikan. Kami harapkan bisa datang dan penuhi laporan baik formil maupun materiil, sehingga kita bisa lihat apakah ini ada pelanggaran mal administrasi atau tidak,” ungkapnya saat dikonfirmasi cenderawasih pos melalui telepon selulernya, Selasa (6/7).
Menurut Iwanggin, laporan yang disampaikan sendiri secara online, sehingga tidak hanya di lihat oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua, tetapi dapat di lihat oleh Ombudsman RI di Jakarta mengenai kasus yang diadukan kepada Ombudsman RI tersebut.
“Kalau kita lihat sepintas lalu ada sih, tetapi perlu bukti-bukti secara materiil, supaya kita bisa membedah hal tersebut mengenai dugaan perbuatan mal administrasi seperti misalnya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan prosedur atau lain sebagainya bisa kita lihat,” tuturnya.
Dia menyampaikan, jika melihat sepintas beberapa waktu yang lalu bisa saja ada dugaan penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan prosedur, tetapi kalau bukti-bukti formil dan materiil harus terpenuhi, sehingga bisa dibedah untuk menentukan mengenai dugaan mal administrasi tersebut. (bet/wen)



