Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selamatkan Pendapatan Negara Rp 1,701 M

A
Penulis: Administrator❯
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk bersama Komisi V DPR Papua berdiskusi dengan beberapa warga yang terjebak dan akhirnya tertahan di Papua akibat dari penutupan akses transportasi, Selasa (12/5) (Gamel Cepos)
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk bersama Komisi V DPR Papua berdiskusi dengan beberapa warga yang terjebak dan akhirnya tertahan di Papua akibat dari penutupan akses transportasi, Selasa (12/5) (Gamel Cepos)




Photo
Photo
"Tersangka HD ( jilbab hitam) selaku Dirut PT. TJL salah satu perusahaan di Nabire saat dimintai keterangan terkait tidak bayar pajak

*Tersangka Telah Diserahkan ke Kejati Papua   


JAYAPURA- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  Papua , Papua  Barat dan Maluku ( Papabrama)  telah menyelamatkan pendapatan negara sebesar Rp 1.701 miliar.


Hal ini dikarenakan ada Wajib Pajak (WP) sebagai Direktur Utama  PT TLJ, inisial HD diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke kas negara dalam kurun waktu Februari 2016 sampai dengan Desember 2017 menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1,701 Milyar.


Hal ini dikatakan Kepala Kanwil DJP Papabrama Arridel Mindra didampingi Aspidsud Kejati Papua  L.Alexander Sinuraya, SH.,MH., Korpidsus Kejati Papua  Zulfahmi, SH.,MH, dalam melakukan Konferensi Pers Penegakan hukum tindak pidana Senin (28/6) kemarin.


  Dijelaskan, tim Penyidik Kanwil DJP Papua , Papua  Barat dan Maluku (Papabrama) telah melakukan tindakan penyidikan. Berkat kerjasama antara penegak hukum Kanwil DJP Papabrama, Polda Papua   dan Kejaksaan Tinggi Papua , berkas perkara atas tersangka HD sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa  Peneliti (P-21) dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Nabire pada Rabu 23 Juni 2021.


  Kakanwil juga mengakui, kasus seperti ini tidak kali pertama dilakukan di Papua , tapi sebelumnya juga ada. Ia tetap terus berusaha semaksimal mungkin dalam mengungkap semua kasus pidana perpajakan yang dilakukan oknum wajib pajak yang tidak bertanggung jawab, karena dalam mengungkap kasus seperti ini tentu  semua prosedur juga dilakukan sesuai dengan SOP. Dan bagi penyidik PPNS di DJP Papabrama juga terus diberikan bekal supaya dalam hal penyidikan bagi wajib pajak yang bandel bisa ditindak dengan tegas.


  "Kami juga ucapkan terimakasih kepada wajib pajak yang selama ini taat kepada aturan karena tidak semuanya wajib pajak tidak ada yang melanggar aturan,"ujarnya.


Sementara itu, Aspidsud Kejati Papua  L.Alexander Sinuraya, SH.,MH.,menambahkan, tersangka memang tidak ditahan karena menghargai proses hukum dan kooperatif tapi proses hukum tetap berjalan.


Dijelaskan, perbuatan tersangka tersebut dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh tersangka HD melanggar ketentuan Pasal 39  ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  umum dan Tata Cara Perpajakan.


Keberhasilan Kanwil DJP Papabrama dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yaitu Kanwil DJP Papabrama, Polda Papua , dan Kejaksaan Tinggi Papua . Kerjasama yang baik tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan dan mendorong dukungan dari para stakeholders (Instansi/Lembaga/Asosiasi dan Pemerintah Daerah) dalam rangka mengamankan target pajak khususnya dan penerimaan negara  umumnya, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di Wilayah Kanwil DJP Papua , Papua  Barat dan Maluku.(dil/wen)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Asah Potensi Lokal, Kemenekraf Gelar Workshop Fotografi di PYCH Jayapura

Asah Potensi Lokal, Kemenekraf Gelar Workshop Fotografi di PYCH Jayapura

​Kegiatan strategis ini dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan memberdayakan potens

35.444 Orang Menganggur di Papua, Mengapa Anak Muda Paling Sulit Dapat Kerja?

35.444 Orang Menganggur di Papua, Mengapa Anak Muda Paling Sulit Dapat Kerja?

Persoalan lapangan pekerjaan di Papua masih menjadi tantangan serius. Hingga Agustus 2026, sebanyak 35.444 orang tercatat belum mendapatkan

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer