Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekda Dukung Deklarasi Pemekaran Papua Selatan, Ini Tanggapan Natalius Pigai

A
Penulis: Administrator❯
Natalis Pigai.(Dokumen Pribadi)
Natalis Pigai.(Dokumen Pribadi)
JAYAPURA-Pernyataan Sekda Provinsi Papua yang mengatasnamakan Pemprov Papua mendukung deklarasi pemekaran Provinsi Papua Selatan, mendapat tanggapan dari Natalius Pigai.
Mantan komisioner Komnas HAM RI periode 2012-2017 menuding sikap Sekda Provinsi Papua yang menyampaikan pernyataan meminta percepatan pemekaran Provinsi Papua, dinilai di luar dari tupoksi sekda.
Kepada Cenderawasih Pos melalui pesan WatsAppnya, Natalius Pigai mengatakan bahwa pernyataan Sekda Provinsi Papua yang meminta pembentukan Provinsi Papua Selatan dipercepat sudah di luar dari tupoksi sebagai Sekda.
Pigai menegaskan bahwa harusnya sekda menjalankan tugasnya sesuai aturanya dan jangan terlibat dalam politik. Karena menurutnya pernyataan yang disampaikan ke publik, sudah masuk ranah politik.
"Apa yang disampaikan Sekda soal percepatan Provinsi Papua Selatan, ini adalah bentuk pernyataan politik," tegas Pigai.
Oleh sebab itu, pernyataan sekda ini harus ditanggapi serius oleh DPR Papua dengan memberikan teguran.
"Ini sudah di luar tupoksi dan penuh muatan politik. DPR Papua bisa pangil sekda dan beri teguran," paparnya.
Ia menjelaskan sebagai kepala birokrasi yang berfungsi menjalankan tata kelola pemerintahan, pelaksanan pembangunan dan pembinaan kemasyarakat, Sekda Papua menurut Pigai harus memahami tugasnya dan tidak mengambil kewenangan Gubenur Papua. Karena yang berhak menyatakan peryataan politik adalah Gubernur Papua  Lukas Enembe.
"Harus dipahami bahwa pernyatan politis itu, kewenangan Gubernur Papua bukan sekertaris daerah," tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa sekretaris daerah harus menyadari tugas dan tupoksinya. Karena dengan  terlibat ke politik maka Sekda sudah bisa melangar kode etik ASN dan bisa saja dilaporkan ke Komisi ASN.
"Sekda bisa dilaporkan ke Komisi ASN karena melangar kode etik sebagai pembina ASN/kepala tata laksana atau tata  praja Papua," tutupnya.(oel/nat)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Asah Potensi Lokal, Kemenekraf Gelar Workshop Fotografi di PYCH Jayapura

Asah Potensi Lokal, Kemenekraf Gelar Workshop Fotografi di PYCH Jayapura

​Kegiatan strategis ini dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan memberdayakan potens

35.444 Orang Menganggur di Papua, Mengapa Anak Muda Paling Sulit Dapat Kerja?

35.444 Orang Menganggur di Papua, Mengapa Anak Muda Paling Sulit Dapat Kerja?

Persoalan lapangan pekerjaan di Papua masih menjadi tantangan serius. Hingga Agustus 2026, sebanyak 35.444 orang tercatat belum mendapatkan

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer