Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sewa Kantor Belum Dibayar, BUMD Malind Kanamin Terancam Diusir

A
Penulis: Administrator❯
Pelaksanaan sosialisasi langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dan pemberian penghargaan di Aula Kantor KPPN Wamena, Kamis, (24/2). (Denny/ Cepos)
Pelaksanaan sosialisasi langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dan pemberian penghargaan di Aula Kantor KPPN Wamena, Kamis, (24/2). (Denny/ Cepos)

MERAUKE-Badan Usaha Milik  Daerah (BUMD) Aneka Usaha Malind Kanamin  yang telah dibentuk awal tahun 2020  lalu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke kini mengalami kekurangan modal. Pasalnya, selain masih  ngutang ke pemilik beras sebesar Rp 1 miliar lebih, perusahaan daerah  tersebut terancam diusir dari  sebuah rumah yang selama 1 tahun ini dijadikan kantor di Jalan Pendidikan.


   Pasalnya, pihak BUMD  belum  membayar uang sewa rumah tersebut. Hal ini terungkap dalam rapat resmi antara Direktur BUMD  Aneka Usaha malind Kanamin  dengan Komisi B DPRD Kabupaten Merauke yang dihadiri Sekda Ruslan Ramli di ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke,  Selasa (8/6).


   Rapat tersebut dipimpin  Ketua Komisi B  Drs. Lukas Patrow, SH.  Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke  Ruslan Ramli seusai  rapat tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya diundang untuk bagaimana dukungan anggaran di tahun 2021 terhadap BUMD  Aneka Usaha Malind Kanamin.


   “Seperti yang kita ikuti tadi bahwa ada kewajiban-kewajiban dari perusahaan  ini yang belum bisa diselesaikan termasuk  sewa kantornya. Sehingga memang itu cukup memprihatinkan. Kita berharap dengan sedikit penyertaan  modal tahun lalu, perusahaan bisa survive tapi ternyata itulah kondisi yang terjadi,” kata Ruslan Ramli.


  Tahun 2020, Pemkab   Merauke memberikan modal Rp 2 miliar ke  BUMD Aneka Usaha. Sedangkan di  tahun 2021  ini, jelas  Ruslan, Pemkab Merauke mengalokasikan penyertaan modal  Rp 10 miliar. Namun peruntukannya akan dimintakan kebijakan ke bupati, berapa untuk Bank Papua, berapa ke BUMD Malind Kanamin dan berapa ke PDAM.


   “Tapi  kita masih menunggu pak bupati,  bagaimana kebijakan dalam melihat persoalan ini,’’ terangnya.


   Sekda Ruslan Ramli menjelaskan bahwa dirinya telah menggarisbawahi bahwa meski  ini perusahaan daerah, namun harus berorientasi  profit. Diharapkan dengan adanya uang yang disertakan, ada keuntungan meski ini diakui tahun pertama masih banyak kekurangan  paling tidak sudah menunjukan laporan keuangannya yang positif.


   “Tapi, ini masih ada beban kepada masyarakat dan masih ada beras yang dikirim ke Jawa yang  belum dibayar. Persoalan-persoalan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Makanya  tadi saya  katakan,  jangan terlalu banyak membuat MoU  tapi bagaimana membuat momerandum of agreement supaya apa yang sudah disepakati  misalnya penjualan beras dan sistem  pembayarannya harus diatur dengan jelas,’’ terangnya.


   Di tempat sama, Sekretaris Komisi B Prayogo mengungkapkan bahwa rapat ini dalam rangka  RDP dan evaluasi terhadap penyertaan modal yang dikeluhkan oleh BUMD Malind Kanamin tersebut sekaligus mengevaluasi kinerja dari  perusahaan tersebut.


   “Untuk penyertaan modal sesuai dengan Perda sebesar Rp 46 miliar. Tapi itu tidak diatur dalam beberapa tahun. Tapi, kewajiban kita untuk memberikan setiap tahun sesuai kemampuan daerah. Nah,  penyertaan modal ini tidak serta merta menjadi hak dari BUMD tapi akan mengembalikan nanti ke pemerintah daerah. Sama dengan penyertaan modal di Bank Papua dikembalikan setelah mereka  mampu membiayai dari keuntungan mereka,” terangnya.


   Menurut Prayoga, dengan penyertaan modal pertama sebesar Rp 2 miliar, seharusnya pihak BUMD mempunyai progress  tentang usaha dan punya bugjet keuntungan. “Kalau kita lihat modal yang kita sertakan dari Pemkab masih sangat kecil. Kalau bicara keuntungan, memang belum bisa membiayai  kegiatan operasional. Karena  ini tahun pertama, dimana  kemarin kita anggarkan Rp 5 miliar tapi karena Covid dan adanya recofusing anggaran sehingga hanya terima Rp 2 miliar. Otomatis  dengan gaji dan operasional sekitar Rp 640 juta setiap tahunnya, tentu belum bisa menjawab  kebutuhan mereka. Sedangkan kita berharap, perusahaan ini bisa mengurai permasalahan beras di daerah ini termasuk produksi ikan kita yang berlimpah,’’ tambahnya. (ulo/tri)   


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Asah Potensi Lokal, Kemenekraf Gelar Workshop Fotografi di PYCH Jayapura

Asah Potensi Lokal, Kemenekraf Gelar Workshop Fotografi di PYCH Jayapura

​Kegiatan strategis ini dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan memberdayakan potens

35.444 Orang Menganggur di Papua, Mengapa Anak Muda Paling Sulit Dapat Kerja?

35.444 Orang Menganggur di Papua, Mengapa Anak Muda Paling Sulit Dapat Kerja?

Persoalan lapangan pekerjaan di Papua masih menjadi tantangan serius. Hingga Agustus 2026, sebanyak 35.444 orang tercatat belum mendapatkan

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer