Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Tak Berizin, Ratusan Pot Anggrek Disita Polisi

A
Penulis: Administrator❯
Ratusan Pot Anggrek saat diamankan Polisi dari tempat penangkarannya di tempat usaha Krapyak, Spadem Kelurahan Muli Merauke, Senin (7/6).   (Sulo/Cepos)
Ratusan Pot Anggrek saat diamankan Polisi dari tempat penangkarannya di tempat usaha Krapyak, Spadem Kelurahan Muli Merauke, Senin (7/6).   (Sulo/Cepos)

MERAUKE-Reserse Kriminal Polres Merauke mengangkut ratusan pot berisi anggrek dari tempat usaha  Krapyak, Spadem Kelurahan Muli Merauke, Senin (7/6).   Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum  melalui Kasat Reskrim AKP Agus F. Pombos, SIK,  disela-sela penyitaan  itu mengungkapkan bahwa  penyitaan  anggrek  ini, karena pemiliknya tidak memiliki izin.


  “Anggrek termasuk tumbuhan yang dilindungi. Apalagi, anggrek-anggrek  ini berasal dari Papua. Kita belum tahu  anggrek  ini didatangkan lewat mana,’’ tandas Kasat Reskirm.


   Selain ratusan pot  anggrek tersebut diangkut, Polisi juga mengamankan beberapa ekor ikan Arwana  yang ada di tempat usaha  tersebut. Menurut Kasat Reskrim Agus  F. Pombos, pemilik dari usaha tersebut tidak memiliki  izin mengedarkan apalagi  menjual.  Di tempat sama, Polisi Kehutanan  KSDA  Bidang I Merauke Toni Sunarya menjelaskan bahwa  tidak sembarang menampung tumbuhan dari hutan.


   “Harus memiliki izin. Pertama, izin mengedarkan, izin kumpul  dan bisa disebut izin pengambilan tumbuhan dari alam. Kemudian izin penangkaran.Nah, izin-izin itu semuanya berproses. Proses pertama, pengurusan izin edar dulu. Kalau  sudah ada izin edar  kemudian izin kumpul, izin tangkap. Sama antara satwa liar dan tumbuhan  prosesnya sama,” terangnya.


   Apalagi, lanjut Toni  Sunarya,  bila  tumbuhan tersebut sudah dikomersialkan  maka  harus memiliki izin  usaha. “Informasi dari Kasat Reskrim  bahwa izin usaha  untuk anggrek tersebut belum ada,’’ terangnya.


  Dikatakan, pelanggaran   terhadap UU Nomor 5 tahun 1990 tentang tumbuhan dan satwa   yang dilindungi tuntutannya 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. “Tapi kalau izin yang dapat dimanfaatkan itu ada pasalnya sendiri. Berproses  juga. Pertama kita kasih pembinaan dulu untuk diarahkan untuk membuat izin. Dan, kalau sudah dilakukan pembinaan namun tidak direspon  ya  terpaksa kami mengambil tindakan,” terangnya. (ulo/tri)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Asah Potensi Lokal, Kemenekraf Gelar Workshop Fotografi di PYCH Jayapura

Asah Potensi Lokal, Kemenekraf Gelar Workshop Fotografi di PYCH Jayapura

​Kegiatan strategis ini dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan memberdayakan potens

35.444 Orang Menganggur di Papua, Mengapa Anak Muda Paling Sulit Dapat Kerja?

35.444 Orang Menganggur di Papua, Mengapa Anak Muda Paling Sulit Dapat Kerja?

Persoalan lapangan pekerjaan di Papua masih menjadi tantangan serius. Hingga Agustus 2026, sebanyak 35.444 orang tercatat belum mendapatkan

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer