SENTANI-Tumbuh suburnya kegiatan ekonomi dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sentani patut diapresiasi. Namun bukan berarti aktivitas PKL ini juga harus merambah sampai ke kantor pemerintahan dalam hal ini kompleks Kantor Bupati Jayapura.
Salah satu ASN di lingkungan Kantor Bupati Jayapura yang tidak mau disebutkan namanya, sangat tidak setuju dengan kebijakan Bupati Jayapura yang menyetujui menempatkan PKL di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura.
“Di mana-mana kantor bupati itu disegani, wibawa, kalau kita punya ini layaknya pasar. Saya tidak mengerti berapa banyak uang sumbangan PAD dari sejumlah PKL ini,” katanya kepada media ini, Jumat (4/6).
Untuk itu, dia berharap kepada Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si supaya meninjau kembali keputusannya yang melegalkan aktivitas PKL di kompleks Kantor Bupati Jayapura, apalagi di depan pintu masuk kantor bupati.
“Bukan tidak membolehkan mereka berjualan, tapi coba cari tempat lain, bukan di depan. Kalau begini, kelihatanya seperti pasar,”tandasnya.
Untuk itu, dia berharap, bupati memindahkan aktivitas PKL itu ke tempat yang agak tersembunyi dan jauh dari pengelihatan para tamu yang datang ke Kantor Bupati Jayapura. Apalagi, saat-saat sekarang kata dia, pemerintah juga sedang menyuarakan penertiban PKL di jalan-jalan utama Kota Sentani. Namun pemerintah sendiri lupa, kegiatan yang sama di depan kantor bupati justru dilegalkan.
“Sekarang kalau tamu datang bagaimana, kantor bupati kita ini sangat jorok dan tidak berwibawa sedikitpun, lihat saja orang masuk ke sini kadang pakai celana pendek. Bukan membatasi ya, tapi kita pemerintah itu punya wibawa karena di sini pusat komando seluruh pelayanan kepada masyarakat,”tutupnya. (roy/tho).
