
MERAUKE-Penyidik Tindak Pidana Korupsi Reserse Kriminal Polres Merauke terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi kredit di Bank Papua yang dilakukan oleh seorang bendahara pembayaran, pensiunan ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke berinisal IGL (58).
“Kita masih melakukan pendalaman. Tidak menutup kemungkinan tersangka dari pihak Bank Papua bisa bertambah. Tergantung hasil pemeriksaan nanti,’’ kata Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Kasat Reskrim AKP Agus F. Pombos, SIK didampingi Kanit Tipikor Polres Merauke Ipda Juniar Djoko S, ditemui Kamis (29/4).
Seperti diketahui, selain menetapkan IGL sebagai tersangka utama, penyidik juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya yakni W dan HCK. Kedua tersangka dari pihak Bank Papua Cabang Merauke yang ditetapkan tersebut memiliki peran sebagai kepala bagian perkreditan Bank Papua Cabang Merauke. “Keduanya memiliki jabatan sebagai kepala bagian perkreditan,” tandas Kasat Reskrim.
Soal kerugian negara yang mencapai Rp 34,5 miliar tersebut, menurut Kasat Reskrim, kerugiannya tidak sebanyak itu. ‘’Kalau kredit pokok keseluruhannya sebanyak itu. Sebagian sudah dikembalikan atau ditutupi oleh pelaku. Namun BPK menghitung keseluruhannya karena menggunakan dokumen fiktif,” tandasnya.
Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh IGL ini berawal pada tahun 2010 lalu. Dimana tersangka yang bertugas sebagai bendahara pembayaran pensiunan PNS di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke mengajukan 3 kredit ke Bank Papua.
Dimana kredit yang diajukan oleh tersangka IGL tersebut seakan-akan dilakukan oleh pensiunan ASN yang namanya digunakan tersangka. Padahal, orang tersebut tidak mengajukan kredit. Kredit yang diajukan tersebut diterima, sehingga tersangka melakukan dan terus melakukan hingga tahun 2017 lalu. Kasus ini terungkap saat salah satu karyawan bank Papua yang melihat nama kakeknya mengajukan kredit. Ketika mengkonfirmasi ke neneknya perihal kredit tersebut, neneknya mengaku tidak pernah mengajukan kredit. Akibat perbuatan dari IGL tersebut negara dirugikan sekitar Rp 34,5 miliar lebih. (ulo/tri)
