
JAKARTA, Jawa Pos-Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi I. G. N. Suriastawa pun menyatakan bahwa yang saat ini dalam keadaan terdesak adalah KKB. Sebab, aparat gabungan dari TNI dan Polri terus menekan mereka. "Terus dilakukan pengejaran guna mempersempit gerak OPM," tegasnya.
Suriastawa menekankan, hanya dua pilihan yang tersedia untuk KKB saat ini. Yakni menyerahkan diri untuk kembali berikrar setia kepada NKRI untuk kemudian bersama-sama membangun Papua. "Atau dibasmi sampai ke akar-akarnya," tegas perwira menengah TNI AD dengan tiga kembang di pundak tersebut.
Presiden Joko Widodo memang sudah memerintahkan TNI dan Polri untuk terus mengejar KKB. Jokowi menyatakan bahwa tidak ada sedikit pun tempat di Indonesia untuk kelompok-kelompok tersebut. "TNI dan Polri tidak akan gentar menghadapi KKB meski pun nyawa taruhannya," kata Suriastawa.
Rentetan aksi yang dilakukan oleh KKB belakangan ini juga disikapi oleh Istana dengan rapat evaluasi. Kepala Staf Kepresidenan (KPS) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko memimpin rapat tersebut pada Senin (26/4). Persis sehari pasca kepala BIN daerah Papua meninggal ditembak KKB. "Operasi di Papua perlu dievaluasi," ungkap Moeldoko. Dia ingin ada perubahan dan pembenahan dalam operasi di Papua.
Tidak hanya KSP, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dikabarkan telah melakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dijalankan pemerintah di Papua. Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menginginkan adanya penguatan koordinasi dan peningkatan intensitas operasi di Papua.
Di sisi lain, BIN meyampaikan adanya dorongan mengubah penyebutan KKB. Mereka menilai penyebutan KKB banyak pihak meminta penyebutan KKB diganti menjadi Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Mereka sepakat operasi menumpas KKB perlu dilanjutkan. Namun, harus pula ada keseragaman penyebutan kelompok tersebut.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengingatkan supaya segala tindakan yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan di Papua dilakukan atas nama hukum. Sehingga tindakan tersebut berpedoman pada prosedur hukum yang benar dan harus dilaksanakan. Menurut dia, itu berlaku pula dalam menghadapi KKB. "Bahkan juga ketika menghadapi kelompok separatis terdapat koridor hukum yang harus dijalankan," imbuhnya.
Anam pun menyatakan, sekalipun dalam keadaan perang, hukum humaniter tetap harus dipatuhi oleh semua pihak. "Artinya pelanggaran dalam setiap prosedur itu potensial pelanggaran HAM," ujarnya. Dia menekankan, pelanggaran HAM itu bukan hanya bisa dilakukan aparat keamanan. KKB yang kerap berkonflik dengan pemerintah dan aparat keamanan juga bisa melanggar HAM. "Jika tidak menghindahkan prosedur hukum yang telah ada, ya potensial pelanggaran HAM," tambahnya.
Untuk itu, Komnas HAM berharap apapun langkah yang diambil pemerintah dan aparat keamanan di Papua, mereka harus ekstra hati-hati. Jangan sampai tindakan yang diambil justru mencederai atau bahkan melanggar HAM. "Khusus untuk Papua, isu pelanggaran HAM jangan dianggap sederhana. Oleh karenanya, setiap upaya tetap harus menghormati HAM dan hukum," ujarnya. Pihaknya juga ingin upaya menyelesaikan masalah melalui jalur damai terus dilakukan.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, insiden penembakan Kepala BIN Papua meeupakan cermin penanganan konflik Papua yang tidak efektif. "Yang terjadi di Papua ini memang suatu tragedi, ini membuktikan bahwa operasi yang terjadi selama ini berpuluh-puluh tahun di Papua tentu tidak efektif," ujar Dave dalam diskusi Kebangsaan MPR RI di Media Center DPR RI kemarin.
Dave mengatakan, permasalahan di Papua harus diselesaikan secara menyeluruh, baik dari pemerintah lusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Jadi, tidak bisa dengan hanya penumpasan kombatan-kombatan yang ada sekarang, tetapi harus dengan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, pembangunan SDM, dan melihat betul situasi kondisi di sana.
Sebab, kata dia, pembangunan infrastruktur, terkhusus di bidang pangan penting untuk mengatasi jauhnya perbedaan harga bahan-bahan pokok di Papua dan wilayah lain di Indonesia. Selama ini, lanjut Dave, bahan-bahan kebutuhan masyarakat berasal dari Jawa ataupun dari Sulawesi, sementara pembangunan infrastruktur di bidang pangan tidak berjalan.
Bahkan, biaya hidup di Papua, seperti Manokrawi dan Jayapura masuk 10 kota termahal di Indonesia. "Kenapa, karena bahan baku makanan harus diimpor," urai Dave. Selama puluhan tahun, terang dia, apa yang dilakukan untuk Papua tidak membangun persoalan yang dihadapi masyarakat.
Anggota DPR dari Dapil Papua Yan Permenas Mandenas mengatakan, hampir semua elemen masyarakat di Papua, termasuk KKB, OPM, kelompok intelektual di bawah Benny Wenda meminta untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai. Yaitu, melalui dialog dengan Jakarta. "Tetapi kita tahu bahwa konsep dan ruang dialog itu tidak pernah dibuka Jakarta sampai hari ini," tegasnya.
Sebagai mantan aktivis, dia tahu betul kondisi di Papua. Jadi, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kapan dialog dengan Jakarta bisa dialukan. Menurut dia, jika gencatan senjata bisa dilakukan di Aceh, maka langkah yang sama juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Papua.
Dia yakin masalah di Papua bisa diselesaikan dengan jalan dialog seperti yang pernah dilakukan di Aceh. Jadi, dilakukan dengan pola yang sama. Misalnya, OPM dan kelompok lain yang ada di hutan diminta turun menyerahkan diri dan senjata. "Disepakati bersama bahwa tidak ada lagi aksi teror dan tembak-menembak seperti ini," ungkap politisi Partai Gerindra itu. (idr/lum/syn/JPG)
