Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dihubungi lewat telepon selulernya, Jumat (23/4), Kasat Reskrim Agus Pombos mengungkapkan bahwa penanganan yang dilakukan pihaknya terhadap pengaduan dari AD tersebut sudah sesuai dengan prosedur. “Tidak ada permasalahan. Ketika kita melakukan penyelidikan, pengaduan itu bukan suatu tindak pidana. Secara materil dn formil sudah benar,” kata Kasat Reskrim.
Menurut Kasat Reskrim, laporan AD ke Mabes terkait penanganan yang pihaknya lakukan yang dianggap yang bersangkutan tidak sesuai dengan prosedur. “Padahal sudah sesuai prosedur dan bukan sebuah tindak pidana. Beliau mengharapkan supaya pengaduannya itu menjadi sebuah tindak pidana. Setelah kita melakukan penyelidikan, pengaduan itu bukan sebuah tindak pidana,” kata Kasat Reskrim.
Atas laporan ke Mabes Polres tersebut, kata Kasat Reskrim Agus F. Pombos, Mabes Polri melakukan pemeriksaan. “Kita semua diperiksa. Mabes Polri melakukan pengecekan langsung ke semua penyidik yang menangani perkara tersebut kemarin. Dari Mabes Polri dalam hal ini Wasidik Bareskrim menyatakan bahwa secara formil dan materil apa yang sudah dilakukan oleh Polres Merauke sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Kasat Reskrim menambahkan bahwa laporan yang dilakukan oleh AD ke Mabes Polri tersebut sebagai bagian dari kontrol. Karena setiap warga negara berhak untuk melaporkan kerja-kerja dari pihaknya jika dianggap tidak sesuai dengan perundang-undangan.
“Setiap warga Indonesia berhak untuk melaporkan kerja-kerja dari kami baik ke Bareskrim maupun di Polda. Silakan saja, tidak ada yang larang,” tandasnya.
Sekedar diketahui, terkait dengan gelar Bupati Merauke Romanus Mbaraka yang dipersoalkan AD tersebut, Polres Merauke telah melakukan penyelidikan. Namun Polres Merauke menghentikan penyelidikan itu atau mengeluarkan SP3 karena pengaduan dari AD tersebut dianggap bukan sebuah tindak pidana. (ulo/tri)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
