
JAYAPURA- Kabupaten Boven Digoel mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Bawaslu RI serta Kapolri terkait situasi Kamtibmas menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada 7 Juli 2021 mendatang.
Sebagaimana daerah tersebut sempat memanas sejak keluarnya keputusan KPU terkait dengan Pilkada pada akhir 2020 lalu. Menghindari gangguan Kamtibmas di daerah tersebut, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw mengunjungi Kabupaten Boven Digoel dan beberapa daerah lainnya yang akan menggelar PSU ulang seperti Nabire dan Yalimo.
Waterpauw meminta Paslon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel yang akan maju dalam PSU agar siap terpilih dan siap tidak terpilih. Sebab kuasa semua berada pada masyarakat yang menentukan pilihannya.
“Kepada pemimpin yang nantinya terpilih dapat melayani rakyatnya dan memenuhi janji-janjinya waktu kampanye. Jadilah pemimpin yang menjadi pamong serta mau turun melihat masyarakatnya (blusukan),” ucap mantan Kapolda Papua ini.
Lanjutnya, apabila ada permasalahan Pemilu maka bisa melaporkan ke pihak Bawaslu atau Gakumdu sebagai sentral pelayanan pelanggaran Pemilu. Sehingga tidak ada pengambilan tindakan sendiri oleh Paslon dan tim sukses.
“Pelaksanaan PSU agar tidak terjadi seperti kejadian kemarin, bila ada permasalahan agar semua dapat diselesaikan dengan jalur-jalur hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Mari kita menjaga situasi Kamtibmas yang aman kondusif di Kabupaten Boven Digoel,” pintanya.
Sementara itu Plt. Bupati Boven Digoel, Yosep Awunim mengatakan, anggaran pelaksanaan PSU di Kabupaten Boven Digoel mulai dari 2019 - 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021.
Sebagaimana untuk anggaran dana PSU di Kabupaten Boven Digoel dari dua sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Otsus. Namun dalam pelaksanaan PSU nantinya, pihaknya akan menggunakan DAK.
“Pemerintah Daerah juga telah mempersiapkan NPHD yang akan diberikan kepada KPUD, Bawaslu serta pihak TNI-Polri dalam pelaksanaan PSU nantinya,” ucap Yosep.
Lanjutnya, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan KPU RI untuk menyerahkan NPHD terkait pelaksanaan PSU di Kabupaten Boven Digoel. (fia/nat)
