Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PAHAM Nilai Penangkapan PK Tanpa Prosedur Hukum

A
Penulis: Administrator❯

JAYAPURA-Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua menilai bahwa penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian Polres Nabire terhadap PK, Senin (19/4) di Kabupaten Nabire kemarin tanpa prosedur hukum.


Direktur PAHAM Papua, Gustaf Kawer, S.H, M.Si menilai bahwa penangkapan ini melanggar prosedur tentang penangkapan, penahanan sesuai KUHAP atau UU Nomor 8 Tahun 1981.


“Kalau penangkapan itu harus ada surat tugas, surat perintah penangkapan itu baru sah. Kalau penangkapan seperti kemarin yang tiba-tiba dijemput dan dibawa ke Polres Nabire itu tanpa prosedur dan sama dengan penculikan,” jelasnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Selasa (20/4).


Tak hanya itu, Gustaf menilai penangkapan ini menyalahi Peraturan Kepolisian tentang standar-standar HAM dalam penegakan hukum. Ini merupakan peraturan yang mengatur kepolisian, sehingga dalam penegakan hukum harus sesuai dengan HAM.


“Sekarang dalam proses yang berjalan, dimana polisi dalam melakukan penegakan harus terukur. Misalnya yang bersangkutan ditangkap setelah ada bukti permulaan yang cukup, dimana saksinya harus lebih dari satu, minimal dua,” ungkapnya.


“Kemudian ada barang bukti yang lain. Setelah itu baru kemudian tersangkanya ditangkap kalau indikasi bukti mencukupi,” tambahnya.


Namun demikian, Gustaf menilai dalam kasus penangkapan ini, tiba-tiba dipublikasi di media bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan memasukkan senjata dan amunisi ke kelompok besenjata di Intan Jaya.


“Nah kalau kemudian data yang didapat ini atas dasar penangkapan sewenang-wenang, ada penyiksaan dan kemudian ada penyiksaan dari yang bersangkutan itu belum valid dalam penegakan hukum. Itu keterangan di dalam dalam pemerasan atau paksaan,”ucapnya.


Dia menyampaikan, supaya profesional, maka surat-surat harus ada dan yang bersangkutan diberi tahu haknya, sehingga didampingi oleh pengacara. Nanti sudah memakai pengacara barulah pemeriksaan dilakukan supaya orang bebas bercerita tanpa tekanan.


“Kami nilai prosedur ini salah. Kami dari PAHAM dihubungi oleh keluarganya dan kami dari PAHAM siap untuk mendampingi yang bersangkutan,” ujar Gustaf.


Gustaf menyarankan kepada pihak kepolisian agar 1  kali 24 jam kalau kemudian buktinya tidak kuat, maka yang bersangkutan bisa dibebaskan. Yang kedua, kalau tidak dibebaskan, maka pihaknya akan menempuh praperadilan terhadap kepolisian yang menangkap.


“Dari sisi kemanusiaan polisi tidak etis melakukan penangkapan, karena yang bersangkutan ada kegiatan gereja. Dari sisi menghormati keyakinan orang dapat menempuh prosedur yang sesuai,” tutupnya. (fia/bet/nat)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer