
MERAUKE-Setelah mengambil keterangan kepada pihak korban atau pelapor dalam hal ini Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT serta sejumlah saksi, penyidik Reserse Kriminal Polres Merauke melakukan panggilan terhadap terlapor AD untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
“Terlapor sudah kita panggil untuk dimintai keterangan. Terlapor masih dipanggil sebagai saksi. Tadi terlapor sudah memenuhi panggilan tersebut, tapi kita belum melakukan pemeriksaan. Ini karena yang bersangkutan minta izin dengan alasan sibuk karena ada banyak pekerjaan yang mesti ia selesaikan,’’ kata Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Kasat Reskrim AKP Agus F. Pombos, SIK didampingi Kasubnit Ekonomi Aipda Karel Leunupun, S.Kom, ditemui Senin (19/4) kemarin.
Kasat Reskrim menjelaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan terhadap terlapor setelah yang bersangkutan memiliki waktu luang. “Kita akan melakukan pemeriksaan setelah yang bersangkutan memiliki waktu luang,” terangnya.
Dikatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 6 saksi, ada kesesuaian antara satu dengan lainnya dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor atau korban. “Kita juga akan melakukan pemeriksaan saksi di luar Merauke, yakni Stisipol Manado, LL Dikti, ITB Bandung dan Kementerian Pendidikan Tinggi di Jakarta. Untuk saksi di luar Merauke ini yang mungkin kita mengalami sedikit kendala.Tapi saksi yang ada di Merauke tidak ada masalah,” terangnya.
Kasat Reskrim menjelaskan bahwa akan memberitahukan perkembangan kasus tersebut setelah pemeriksaan terlapor nanti. “Apakah kasusnya ditiingkatkan atau bagaimana akan kita lihat setelah terlapor kita periksa,” terangnya.
Namun tandas Kasat Reskrim, untuk sementara pasal yang disangkakan atas laporan tersebut Pasal 14 dan 15 UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 terkait menyebarkan berita bohong atau hoax, Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun untuk Pasal 14 dan 15, 4 tahun untuk Pasal 311 KUHP dan 9 bulan untuk Pasal 310 KUHP. (ulo/tri)
