
MERAUKE-Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, minta seluruh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Lestari (HTI) dan perusahaan yang bergerak di bidang pangan untuk segera menertibkan seluruh karyawannya.
Sebab, menurut Bupati Romanus Mbaraka, MT, sekitar 90 persen pekerja di perusahaan tersebut masih berdomisili di luar Merauke. “Saya minta kepada seluruh perusahaan untuk segera menertibkan ini. Kalau tidak nanti saya yang akan tertibkan langsung,” kata Bupati Merauke Romanus Mbaraka saat pertemuan dengan 16 pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, HTI dan perusahaan yang bergerak di bidang pangan, Senin (19/4).
Bupati Romanus Mbaraka juga mempertanyakan rekruitmen tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang menurut Bupati Romanus Mbaraka lebih banyak orang dari luar. “KTP luar lebih banyak,” katanya.
Bupati mengatakan bahwa dalam perekrutan tenaga kerja tersebut harus sosialisasi benar. Tidak melakukan sosialisasi terbatas. Koordinasi harus dilakukan dengan pemerintah. Sebab, lanjut dia, jika perekrutan tenaga kerja tersebut tidak dilakukan dengan benar maka akan memiliki resiko.
Selain resiko ruang, juga resiko sosial. Karena akan terjadi kecemburuan sosial jika yang banyak dipekerjakan orang dari luar Papua sementara masyarakat yang ada di sekitar perusahaan terutama pemilik hak ulayat tidak diberdayakan. Belum resiko kamtibmas.
Selain itu, Bupati Romanus Mbaraka juga mempertanyakan soal tanggung jawab sosial melalui CSR perusahaan kepada para pemilik hak ulayat apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Termasuk sejumlah janji perusahaan kepada pemilik hak ulayat saat memulai investasi.
“Saya akan cek satu persatu. Bahkan nanti saya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek satu persatu apakah semua itu sudah dijalankan dengan baik selama ini,” katanya.
Karena itu, Bupati Romanus Mbaraka, minta kepada seluruh perusahaan tersebut untuk menyampaikan laporan baik masalah tenaga kerja, tata ruang, tanggungjawab sosial lewat CSR maupun sejumlah janji dengan pemilik hak ulayat. “Saya minta laporannya dibuat secara riil ya. Karena saya juga punya laporan yang akan saya cek satu persatu apa sudah sesuai atau tidak,” terangnya. (ulo/tri)
