Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JAYAPURA-Potensi suburnya jual beli senjata api (senpi) dan amunisi ilegal di tanah Papua tidak pernah berakhir. Inilah yang menyebabkan kontak tembak di tanah Papua terutama di daerah pegunungan tengah Papua masih terjadi hingga detik ini.
Di beberapa kasus, Polda Papua pernah mengungkap jaringan peredaran jual beli senjata dan amunisi di Papua. Mirisnya, sebagian pelaku yang terlibat dalam jual beli senjata adalah oknum TNI-Polri. Entah itu pecatan anggota ataupun oknum anggota yang masih aktif.
Catatan Cenderawasih Pos, Direkrtorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua pernah menangkap DPO kasus amunisi ilegal di Papua dengan inisial NAF yang ditangkap di Jalan Sam Ratulangi tepatnya depan Kampus Universitas Yapis Jayapura, Senin (4/1). NAF diketahui sebagai anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Intan Jaya sekaligus jaringan pencari senpi dan amunisi untuk KKB Intan Jaya.
Pada 6 November tahun 2020m, Polisi kembali mengungkap dan menangkap tersangka penjualan senjata api dan amunisi jaringan internasional negara Filipinan ke Indonesia dengan insial MS di Kampung Sanoba Bawah, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
Dengan barang bukti yang diamankan saat itu, satu pucuk senjata api jenis revolver, satu pucuk senjata api jenis pistol model colt automatic, satu pucuk senjata api jenis scorpion tanpa nomor seri, satu unit magasen pistol senjata api, satu unit magasen senjata api jenis gold cup national match, 22 butir amunisi kaliber 38 SPL, 39 butir amunisi Kaliber 9 mm, 6 butir amonisi kaliber 45 auto.
Pada Oktober 2020, TNI-Polri kembali menggagalkan aksi jual beli senjata di Kabupaten Nabire. Dimana saat itu adanya keterlibatan oknum anggota Brimob, oknum anggota Perbakin dan pecatan anggota TNI-AD.
Pada November 2020, Tim Gabungan TNI-Polri menangkap tiga tersangka dalam kasus penyelundupan senjata dari Pulau Jawa ke Nabire dengan menggunakan pesawat. Ketiga tersangka berinisial MJH, FAS, dan DC.
Status MJH saat itu oknum polisi di Jakarta dengan pangkat Brigadir Kepala dan FAS adalah seorang wiraswasta mantan anggota TNI AD yang bermukim di Sulawesi Barat. Adapun DC adalah warga yang berdomisili di Nabire. Total sebanyak tujuh pucuk senjata telah diselundupkan ke Nabire.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, jual beli senjata api di Papua tetap dilakukan penanganan serius dan harus dihentikan. “Kita akan berlakukan pengawasan ketat terhadap asupan amunisi terhadap semua personel TNI-Polri. Karena tidak ada sipil yang mencetak amunisi. Apalagi banyak penugasan organik kita yang mungkin secara tidak langsung dia (anggota-red) menjual melalui tangan lain sehingga senjata itu sampai kepada mereka (KKB-red),” ungkap Kapolda Mathius Fakhiri.
Pengawasan melekat juga dilakukan pada setiap Satker yang ada seperti Polres, Kompi Brimob yang ada di tanah Papua. Sehingga dalam penugasan bisa real melihat amunisi yang dibawa masing masing personel penugasan.
Selain pengawasan senjata dan amunisi di lingkungan Satker, Kapolda mengaku juga melakukan monitoring pintu masuk penyelundupan amunisi dan senjata api ke Papua. Pintu masuk itu melalui jalur darat, udara dan laut. Tiga pintu masuk tersebut melalui Kota Sorong, Nabire dan perbatasan Papua-PNG. “Kita sudah bantu tim khusus untuk memonitor di beberapa titik tadi,” kata Kapolda.
Adapun jenis senjata yang diperjualbelikan selama ini yakni senjata organik yang ada di TNI-polri, entah itu M-16, SS1 termasuk yang dirakit sendiri.
Sementara sumber dana bagi KKB untuk membeli senjata dan amunisi. Kapolda memastikan sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan ilegal di beberapa kabupaten yang ada di Pegunungan Tengah Papua.
Menurut Kapolda, tempat pendulangan ilegal berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi bagi KKB. Sebagaimana, jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat minimnya pengawasan dari aparat keamanan. Hal tersebut lantas dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana.
"Biasanya wilayah pendulangan yang jauh dari pengawasan aparat, yang menyebabkan KKB datang untuk mengambil upeti. Malah, ada juga dari mereka yang ikut mendulang di lokasi tambang tersebut," kata Mathius Fakhiri.
Kapolda menyebut, ada beberapa kabupaten yang memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal di Papua diantaranya Kabupaten Mimika, Paniai, Intan Jaya dan Yahukimo. Dari wilayah pendulangan ilegal tersebut, KKB bisa memperoleh dana cukup besar untuk membeli amunisi dan senjata.
“Kami bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif. Kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi," bebernya.
Secara terpisah, Komnas HAM RI Perwakilan Papua memprediksi, potensi suburnya jual beli senjata api dan amunisi ilegal di Papua masih sangat besar di Papua. Hal ini dikarenakan dana desa yang dikucurkan, pengawasan dan perencanaan di tingkat kampung belum maksimal.
Dari catatan Komnas HAM, setelah dana desa dikucurkan di Papua, bisnis jual beli senjata sangat tinggi dan pasarannya luar biasa. Untuk itu, Komnas HAM Perwakilan Papua meminta Pemprov Papua, BPKP, BPK dan lembaga pengawas perlu merumuskan metode pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
“Pengawasan dana desa harus ada regulasi dari pemerintah pusat dan yang ada di Kabupaten. Saya punya keyakinan polisi telah melakukan pemetaan terhadap aktor-aktor lapangan. Tinggal dikembangkan sumber uang dari pembelian senjata dan amunisi,” ungkap Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey.
Lanjut Frits, Komnas HAM pernah merilis dalam kasus Mimika misalnya. Bisnis jual beli senjata dan amunisi menjadi pasar gelap di Papua yang cukup menjanjikan setelah adanya dana desa. Jika dilihat dari tipologi bisnis, orang-orang yang terlibat dalam jual beli senjata dan amunisi ilegal ada keterlibatan oknum TNI yang disersi, oknum TNI aktif, oknum polisi aktif, oknum ASN, oknum anggota dewan dan sipil. Sebagaimana dalam kasus jual beli senjata pada tahun 2020 di Nabire yang berhasil diungkap Polisi yang melibatkan oknum anggota Perbakin, oknum Brimob dan pecatan TNI.
“Saya punya keyakinan Polda Papua bisa mengungkap aktor dari jual beli senjata dan amunisi. Termasuk mengungkap darimana sumber dananya,” paparnya.
Menurutnya, langkah yang harus diambil agar jual beli senjata api di Papua tidak ada maka dengan menutup pintu masuk jual beli senjata api. Seperti di daerah Nabire, Mimika, Sorong, Jayapura dan kawasan Teluk Cenderawasih.
Harus ada pengawasan ketat terhadap pintu masuknya senjata api dan amunisi ilegal di wilayah Papua. “Jika tidak, maka Papua tetap menjadi pasar gelap jual beli senjata api dan amunisi ilegal,” tegas Frits.
Menurutnya, ada sejumlah faktor penyebab maraknya penjualan amunisi dan senjata api ke Papua. Faktor tersebut antara lain, bisnis yang menjanjikan, desain untuk operasi cipta kondisi, dan keterlibatan agen dari negara tertentu.
Sebagaimana harga jual amunisi per butir di wilayah pegunungan Papua di atas Rp 100.000. Sementara harga senjata laras pendek Rp 150 juta dan senjata laras panjang berkisar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.
Sebelumnya, Komandan Resor Militer 172/Praja Wira Yakthi, Brigadir Jenderal Izak Pangemanan mengatakan, pihaknya melaksanakan pemeriksaan gudang amunisi dan penggunaan senjata setiap hari. Pemeriksaan tersebut difokuskan usai anggota melaksanakan latihan menembak.
"Kami juga menutup jalan tikus di wilayah perbatasan dengan menempatkan anggota di 32 pos pengamanan. Pos ini tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Pegunungan Bintang,” terangnya.
Sementara itu, data dari Polda Papua terjadi 49 aksi gangguan keamanan oleh KKB di Papua sepanjang tahun 2020. Teror penembakan KKB terjadi di tujuh wilayah hukum Polda Papua yakni Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Keerom dan Pegunungan Bintang. Sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat aksi KKB.
Pada tahun 2021, KKB masih terus melancarkan aksinya. Misalnya di Intan Jaya dan yang lagi memanas saat ini adalah daerah Puncak. Beberapa warga sipil telah meninggal dunia akibat ditembak KKB.(fia/nat)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
