Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Revisi UU Otsus Harus Ikuti Proses yang Legal

A
Penulis: Administrator❯
Bayi yang selamat setelah dilakukan SC metode ERACS yang ibunya terpapar Covid-19 dan dilakukan SC di RS Marthen Indey Jayapura yang ditangani Dr.dr. Suhartono, Sp.OG (K), dan Kakesdam XVII Cenderawasih Kolonel CKM dr.I Made Putra Yukti, Sp.An., Jumat (17
Bayi yang selamat setelah dilakukan SC metode ERACS yang ibunya terpapar Covid-19 dan dilakukan SC di RS Marthen Indey Jayapura yang ditangani Dr.dr. Suhartono, Sp.OG (K), dan Kakesdam XVII Cenderawasih Kolonel CKM dr.I Made Putra Yukti, Sp.An., Jumat (17

JAYAPURA-Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan melibatkan semua pihak, dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang saat ini tengah dibahas di tingkat pusat.


Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan,  perubahan Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 ini, diharapkan mengikuti proses yang legal. “Artinya tidak sepotong-sepotong kita bicara permasalahan Otsus. Oleh karena itu kami MRP mempertanyakan proses yang sedang berlangsung saat ini di pusat seperti apa,” kata Murib kepada Cenderawasih Pos, Jumat (16/4) kemarin.


Diakuinya, terkait pembahasan perubahan UU Otsus perlu dibuka ruang dialog antara pemerintah dengan OAP sesuai dengan rekomendasi bersama MRP dan MRPB.


“Kita merasa bahwa semua komponen masayarakat, Forkopimda Provinsi Papua, bupati/wali kota belum duduk bersama kita, untuk satukan persepsi dalam rangka revisi UU Otsus,” terangnnya.


MRP diakuinya mempunyai bahan pembahasan yang akan dikembangkan pada rapat-rapat berikut bersama dengan DPRP, sesuai dengan amanat pasal 77 Undang-Undang Otsus.


“Kita harus sesuaikan dengan amanat pasal 77 agar semua yang kita laksanakan ini legal dan kemudian menjawab aspirasi rakyat,” tambahnya.


Sementara itu, Sekda Provinsi Papua, Dance Y. Flassy menjelaskan kehadiran Pemprov Papua dalam rapat koordinasi terkait revisi UU Otsus, yang mana UU Otsus ini masih ada yang harus disempurnakan.


“Kami Pemprov Papua mendukung hasil revisi nanti setelah dari MRP. Nantinya kami juga akan membahas hasil revisi UU Otsus ini dengan DPR dan pemerintah pusat,” terangnya. (ana/nat)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer