
LBH Minta Kapolres Merauke Segera Terbitkan SP3
MERAUKE-Kepala Kejaksaan Negeri Merauke I Wayan Sumertayasa, SH, belum mau memberikan komentar terlalu jauh terkait dengan status 12 tersangka makar yang dibebaskan oleh Kepolisian Resor Merauke karena menjadi kebijakan dari Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum.
Dihubungi Cenderawasih Pos lewat telepon selulernya, Kajari Untung Sangaji, mengaku belum mendapatkan informasi secara tertulis dari penyidik Polres Merauke status dari para tersangka tersebut, apakah telah dibebaskan atau hanya dikeluarkan dari tahanan namun kasusnya tetap diproses lebih lanjut.
“Kami belum mendapatkan pemberitahuan secara langsung dari penyidik, status dari para tersangka tersebut dibebaskan atau hanya dikeluarkan dari tahanan tapi proses hukumnya tetap lanjut,” tandas Kajari.
Tentunya, lanjut Kajari, jika perkara ke-12 tersangka makar tersebut akan di-SP3-kan, maka tentunya ada SP-3 yang dikirimkan ke Jaksa peneliti dan jaksa peneliti wajib untuk memberikan pendapat hukum. “Tapi, yang jelas ini masih di ranah penyidik ,’’ tandas Kajari.
Dikatakan, jika berkasnya nanti masih dikirimkan ke pihaknya, maka pihaknya akan meneliti kembali berkas tersebut. Jika ternyata berkas telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka berkasnya akan dinyatakan P.21 atau lengkap dan akan diteruskan ke pengadilan untuk disidangkan.
“Tapi kalau berkas belum memenuhi syarat materil dan formil maka tentunya kita kembali dengan petunjuk untuk dipenuhi. Tentunya dibutuhkan koordinasi antara penyidik dan jaksa peneliti,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, di momen Paskah, Kapolres Merauke membebaskan 12 tersangka makar yang sejak 13 Desember lalu ditahan oleh penyidik. Meski dibebaskan, namun ke-12 orang tersebut wajib lapor ke Polres Merauke setiap Rabu.
Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dan Papua Barat Imanuel
Gobay, SH, M.H meminta kepada Kapolda Papua agar segera memerintahkan Kapolres Merauke untuk menerbitkan SP3 atas kasus 13 orang aktivis KNPB Merauke sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
"LBH meminta agar Kapolda Papua memerintahkan Kapolres Merauke mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 13 aktivitas KNPB Merauke," ucapnya melalui press lease yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (5/4).
Imanuel menyampaikan, pihaknya meminta Irwasda Polda Papua untuk segera memeriksa Kapolres Merauke dan Kasat Reskrim Merauke yang tak mampu menjalankan Pasal 110 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya mendorong pengalihan status tahanan menjadi tahanan kota dengan dalil hadiah Paskah untuk menghindari jatuh tempo 120 hari yang tinggal 9 hari untuk memberlakukan ketentuan bebas demi hukum kepada 13 aktivis KNPB Merauke sesuai dengan Pasal 29 Ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 1981.
"Kepala Kantor Komnas HAM Papua untuk segera tindak lanjuti pengaduan kasus penyiksaan yang dialami Kristian Yandum sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor: 009/STTP-HAM/II/2021 tertanggal; 17 Februari 2021 sesuai dengan perintah Pasal 89 Ayat (3) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)," ujarnya.
Imanuel meminta kepada Polres Merauke, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Institusi Pengadilan Negera untuk hentikan kriminalisasi Pasal Makar terhadap 13 aktivis KNPB Merauke menggunakan sistem peradilan pidana. (ulo/bet/tri)
