
MERAUKE-Ketua Komisi C DPRD Kabupate Merauke Cosmas Jem mengaku bahwa dari tahun ke tahun pihaknya tidak pernah diberikan salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga sulit bagi dewan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut.
“Kami anggota dewan juga sulit, karena DPA tidak pernah kami terima. Jadi kami mau mengawasi susah,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kepada wartawan seusai mengikuti pembukaan Musrenbang tingkat distrik, kemarin.
Cosmas Jem juga menyoroti soal Musrenbang yang digelar setiap tahunnya itu. Menurut Cosmas Jem, Musrenbang dari tahun ke tahun dilaksanakan, namun usulan tidak pernah diakomodir dalam APBD. “Ini yang selalu membuat lurah dan distrik kecewa,” terangnya.
Cosmas berharap, dengan terpilihnya Bupati Romanus Mbaraka, pihaknya diberikan DPA tersebut untuk bisa melakukan kontrol terhadap anggaran. Cosmas Jem mengaku hampir semua usulan selama tidak pernah diakomodir dalam APBD, baik bidang ekonomi, sosial dan infrastruktur.
“Saya jujur saja, seperti infrastruktur. Susah sekali diakomodir. Kita mau bicara PPS (Provinsi Papua Selatan), tapi basis-basis orang asli Papua ini tidak dibangun. Nah, pernyatannya apakah PPS itu untuk asli Papua atau tidak,’’ terangnya.
Untuk dalam kota saja, jelas Cosmas Jem, untuk infrastruktur basis-basis orang Papua tidak berkembang. Apalagi yang di luar kota, lebih tidak berkembang. “Saya perwakilan dari masyarakat OAP, saya minta kepada pemerintah sekarang agar memperhatikan infrastruktur untuk basis-basis OAP. Karena kita mau bicara PPS besok, kita OAP regulasi diatur dengan jelas,” tandasnya.
Ditambahkan, dimasa pandemi Covid sekarang, 3 bidang yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus sama-sama ditangani. (ulo/tri)
