Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belanja Aparatur Lebih Tinggi,  APBD Merauke Dinilai Tidak Sehat Lagi

A
Penulis: Administrator❯
Wakil Bupati Marthin Yogobi, SH, M.Hum saat menyerahkan bantuan alat kerja kepada warga di Distrik Usilimo Kabupaten Jayawijaya.(Denny/Cepos)
Wakil Bupati Marthin Yogobi, SH, M.Hum saat menyerahkan bantuan alat kerja kepada warga di Distrik Usilimo Kabupaten Jayawijaya.(Denny/Cepos)

MERAUKE-Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT menilai  jika  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke tahun 2021 tidak sehat lagi.   Tidak sehat karena belanja aparatur lebih besar dari pada belanja pembangunan.


  “APBD kita sudah tidak sehat, karena   belanja aparatur negara sudah terlalu besar dari belanja pembangunan,” tandas  Bupati Merauke Drs  Romanus Mbaraka, MT,  saat membuka Musrenbang tingkat distrik, kemarin.


   Bupati Romanus Mbaraka membeberkan bahwa  dari APBD 2021  sebesar Rp 1,95 triliun, belanja  aparatur mencapai 70 persen atau sekitar  Rp 1,2 triliun. Sementara belanja  pembangunan hanya sekitar  30 persen. “APBD sehat  apabila belanja aparaturnya  30 persen sementara belanja  pembangunannya 70 persen,”  terangnya.


  Pada kesempatan  tersebut,  Bupati Romanus  juga menjelaskan bahwa  dalam 5 tahun terakhir penerimaan  Kabupaten Merauke terus menurun.   Pada hal pada  tahun 2016 saat turun pada periode pertama  penerimaan sudah mencapai Rp 2,4  triliun. ‘’Dari kurva   penerimaan kita menunjukkan  penurunan  selama 5 tahun terakhir,” katanya.


   Padahal, lanjut  bupati, biaya perjalanan dinas  sangat  besar  yakni di tahun 20018 sebesar Rp 275 miliar. Kemudian di tahun 2019 sebesar  Rp 267 miliar. Bahkan  ditemukan adanya perjalan keluar negeri dengan menghabiskan anggaran sebesar  Rp 900 juta. Namun  bupati Romanus tidak menjelaskan negara yang dituju  terhadap  perjalanan luar negeri tersebut.


   Dikatakan  bupati,  dengan besarnya perjalanan dinas tersebut seharusnya berbanding lurus dengan  penerimaan daerah. Dia juga menyoroti  kurangnya komunikasi  dan koordinasi yang dibangun pemerintah daerah  terutama  pimpinan OPD  tersebut dengan  sejumlah balai  yang hadir di Merauke.


  Seharusnya, kata dia, dengan hadirnya  balai di Merauke seperti Balai Jalan  Nasional XXII, Balai  Wilayah Sungai  Papua Merauke akan meringankan beban APBD.  Karena tanggung jawab tersebut  yang semula ditangani  APBD  bisa ditangani dengan kehadiran balai  di Merauke tersebut. “Itu kalau  kita  bangun  komunikasi dan koordinasi dengan baik,’’ pungkasnya.


   Musrenbang tingkat distrik ini diikuti  16 dari 20 distrik yang ada, dimana  beberapa distrik diantaranya mengikuti  dengan menggunakan zoom meeting  namun ada juga  yang mengikuti secara offline. (ulo/tri)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer